RIAUDETIL.COM,PELALAWAN – Peringatan Hari Desa Asri Nusantara yang digelar di lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/03/2023) lalu.Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendorong semua pihak dan kalangan untuk menjawab tantangan dalam pemulihan lingkungan dan iklim.
Dikatakan Wapres, hampir satu dekade ini desa telah masuk dalam panggung utama pembangunan nasional, khususnya sejak terbitnya UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pembangunan desa, sebagai salah satu upaya untuk memajukan bangsa, merupakan tiang pancang penting pembangunan nasional. Pembangunan desa juga sebagai pusat pertaruhan masa depan karena aneka problematika vital kehidupan bermukim di desa: kemiskinan, akses pelayanan sosial dasar, ekologi, penyempitan lahan, penguasan sumber daya ekonomi, dan kerentanan sosial.
Khusus terkait perubahan iklim, hal ini merupakan ujian berat bagi seluruh umat manusia dan planet bumi. Apabila tidak segera dimitigasi, dampak perubahan iklim kian hari akan kian parah dan mengancam kelangsungan hidup anak cucu.
Oleh sebab itu, saya mengapresiasi berbagai inisiatif dalam rangka memperkuat resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk upaya Kementerian Desa untuk menanam 8 juta pohon di desa-desa dan menggalakkan gerakan Desa ASRI di seluruh tanah air.
Dengan jumlah desa yang hampir mencapai 75 ribu dan mencakup sekitar 88% dari total wilayah Indonesia, gerakan “Desa Menghijaukan Dunia” tentu berbicara sangat lantang tentang kontribusi Indonesia untuk memitigasi dampak perubahan iklim.
Sebagaimana yang saya sampaikan dalam sesi puncak KTT COP-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November 2022 lalu, Indonesia berkomitmen dan mengajak seluruh negara agar peduli terhadap ancaman bencana akibat perubahan iklim, serta melakukan aksi nyata untuk mendorong pemulihan lingkungan dan iklim yang kuat dan inklusif.
Wapres mengingatkan bahwa perubahan iklim memberikan dampak negatif yang tidak berimbang bagi masyarakat desa, dibandingkan masyarakat kota.
Masyarakat desa menghadapi tantangan yang lebih berat dalam merespons dampak perubahan iklim, sehingga lebih rapuh dalam menghadapi bencana iklim apabila dibandingkan masyarakat perkotaan.
Di perdesaan masyarakat sangat bergantung pada alam untuk kehidupan mereka. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan kondisi alam yang memicu pergeseran aktivitas ekonomi dan struktur sosial secara drastis dan berbiaya tinggi.
Ekonomi desa yang bersemi melalui bidang pertanian, kehutanan dan pariwisata mendapatkan pukulan hebat akibat serangan hama pertanian, perubahan lokasi cocok tanam, bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.
Kondisi tersebut diperparah oleh tantangan sosial-ekonomi, geografis dan demografis yang memang sudah ada di desa, seperti keterbatasan aktivitas fisik dan akses ekonomi, kemiskinan ekstrem, stunting, dan populasi lansia yang tinggi.
Oleh sebab itu, Pemerintah Desa mesti mendapatkan penguatan kapasitas institusional dalam rangka mengantisipasi, merencanakan aksi, serta merespons tantangan perubahan iklim.
Masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat, BUMDes dan pemangku kepentingan strategis desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap aksi nyata terkait mitigasi dampak perubahan iklim.
Apalagi, sejak terbitnya UU Desa, Pemerintah Desa memiliki dua kewenangan pokok, yakni kewenangan berskala lokal (asas subsidiaritas) dan pengakuan terhadap hak asal usul (asas rekognisi). Dengan penguatan kapasitas dan kolaborasi multipihak, diharapkan desa mampu mengimplementasikan pembangunan hijau yang inklusif sesuai keunikan tantangan dan kebutuhan di tiap-tiap desa.
Kita memperingati Hari Desa Asri Nusantara guna meningkatkan kesadaran akan ancaman bencana kemanusiaan yang sangat berat akibat perubahan iklim, yang dapat timbul apabila kita tidak bergegas dan mengambil langkah serius.
Saya senang mengetahui isu ini telah menjadi perhatian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kebijakan.
Saya harapkan ada komitmen yang utuh antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program-program yang terkait dengan Agenda Pembangunan ke-6 RPJMN 2020-2024, yaitu prioritas pembangungan berketahanan iklim agar target penurunan emisi Indonesia, baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan internasional, dapat tercapai.
Secara khusus saya juga meminta Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa bekerja sama mengelola Dana Desa secara akuntabel dan penuh integritas, serta memperbanyak investasi hijau yang masuk ke desa-desa, guna memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan alternatif sumber pendapatan bagi para petani dan nelayan. Jika ini bisa direalisasikan, maka kemuliaan pembangunan di wilayah pinggiran dapat dikatakan telah dikerjakan.
Wapres menekankan bahwa masalah perubahan iklim merupakan persoalan seluruh umat manusia.Solusinya dapat dimulai dengan langkah kecil yang bisa dilakukan setiap individu. Perubahan hanya mungkin dilakukan lewat tumbuhnya kesadaran yang berujung menjadi gerakan.
Gerakan bersama tersebut juga akan berkontribusi menyelamatkan ekonomi negara karena perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun Rupiah pertahun,tukasnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Pelalawan H.Zukri yang berkomitmen dalam menggalakkan Desa Asri di Kabupaten Pelalawan.Menurutnya, Pemerintah Kabipaten Pelalwan dengan sehala kemampuan anggaran yang ada senantiasa terus melakukan pergerakan pembangunan secara utuh diberbagainpelosok de sa di Kabupaten Pelalawan.
” Membanhun desa yang asri tebtu hatua memenuhi berbahai aspek, baik oingkungan, sosial,ekonomi, adat,budaya dan lain sebagainya. Tentu pemulihan lingkungan harus dilakukan serta bersiap dengan perubahan ikkim yang terjadi sesuai arahan Napak Wakil Presiden,” tegasnya.
Usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan penanaman pohon secara simbolis di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/03/2023).
Penanaman pohon ini secara serentak juga diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia secara daring, yang diwakili oleh 8 titik desa. Adapun jenis pohon yang ditanam secara simbolis oleh Wapres adalah pohon kelengkeng.
Dalam sambutan yang disampaikan sebelum melakukan penanaman pohon, Wapres mengingatkan, bahwa menanam pohon merupakan sebagian dari iman. Sebab, dengan menanam pohon, maka manusia telah turut mengambil perannya dalam menjaga dan memakmurkan bumi.
“Diantara itu banyak hal yang harus dilakukan, menanam pohon salah satu cabang daripada iman. Artinya, menunjukkan itu adalah bagian daripada keimanan,” imbuh Wapres.
“Nabi mengatakan kalau besok kiamat datang, hari ini bisa tanam pohon. Jadi menanam pohon merupakan bagian daripada iman dan perintah Nabi Muhammad SAW,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres pun turut berpantun sembari menyampaikan harapannya, agar penanaman pohon yang dilakukan hari ini dapat memberi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, melalui desa yang asri dan hijau.
“Menanam pohon di Kabupaten Pelalawan. Pohon rindang, bumi berseri-seri. Bangun desa sepenuh hati nyalakan harapan. Desa Indonesia, ASRI dan Mandiri,” tutup Wapres melalui pantunnya.
Gerakan menanam pohon pada hari ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat desa untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga keasriannya, serta menjadi langkah konkret desa demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Gerakan penanaman pohon ini dilakukan dengan target sebanyak 8 juta pohon di seluruh Indonesia.
Diahadapan awak media, Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah terus berkomitmen penuh mendorong pembangunan desa, salah satunya melalui pengucuran lebih dari 10% dana APBN untuk didistribusikan ke daerah.
“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa,” ujar Wapres.
“Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10%,” tambah Wapres.
Lebih jauh, Wapres menyebutkan berbagai kementerian menyasar program kerjanya kepada masyarakat desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Kalau yang ke Kementerian PDTT itu Rp70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp400 triliun,” ungkap Wapres.
“Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesa (APDESI) meminta pemerintah untuk menaikkan alokasi dana desa menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut bertujuan agar pembangunan di desa-desa dapat terus berkembang secara merata di Indonesia.
Turut mendampingi Wapres saat memberikan keterangan persnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Pelalawan H. Zukri.***(Advertorial Pemkab Pelalawan)
