RIAUDETIL.COM, DUMAI – Kekerasan terhadap perempuan saat ini menjadi perhatian pemerintah kota Madya Dumai. Sejak implementasi Inpres nomor 9 Tahun 2000, Pengarus Utamaan Gender (PUG) belum berjalan maksimal. Kadis pemberdayaan perempuan dan Anak kota Dumai, Dameria Skm Msi mengatakan, dinasnya melakukan pemberdayaan perempuan di daerah dengan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
PPRG merupakan salah satu satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan dan penerapan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan 2 (dua) proses yang saling terkait dan terintegrasi dalam mengatasi adanya kesenjangan gender pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan.
“Pentingnya strategi three end plus yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi, akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.” ungkap Dameria dalam acara pelatihan bimbingan teknis PUG dan PPRG bagi perencana program dan anggaran dikota Dumai di hotel Grand Zuri Dumai.
Menurutnya, setelah 16 tahun berjalan ternyata implementasi Inpres nomor 9 Tahun 2000 implementasi PUG belum berjalan dengan optimal. Pelatihan ini juga merupaka wujud menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan. Mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender, memberikan arah dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan supaya responsif gender.
Sementara itu, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE menyampaikan, peserta yang mengikuti pelatihan hendaknya dapat memahami terkait konsep PUG untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan PUG melalui PPRG dengan cara-cara yang praktis dan sederhana dalam menetapkan kegiatan substansi pokok yang menjadi proritas yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan kegiatan PPRG di daerah.
Meskipun didasari masing-masing daerah mempunyai kemampuan yang berbeda baik secara sisi finansial, sumber daya dan sumber daya manusianya, yang akan sangat berpengaruh kepada percepatan pelaksanaan PUG tersebut.
“Saya berharap Bimtek PPRG ini seluruh peserta dapat memahami konsep gender, PUG, PPRG dan ARG untuk mengintegrasikan ke dalam program dan kegiatan yang ada di lingkungan Pemko dumai dengan menggunakan suatu alat analisis yang biasa disebut GAP (Gender Analysis Pathaway) dan GBS (Gender Budget Statement),” ungkap Eko suharjo di akhir pidatonya.
Dalam acara tersebut, tampak hadir perwakilan kementrian penberdayaan perempuan dan anak dari Jakarta, Ciput Eka Purianti, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Dumai, Dameria,Skm,Msi serta perwakilan pemberdayaan dari Provinsi Riau, Kejaksaan Negeri Dumai, Polres, Inspektorat, dan OPD yang terkait lainnya. (Advertorial Pemko Dumai)
