RIAUDETIL.COM, PELALAWAN – Kabupaten Pelalawan sangat serius dalam pemanfaatan teknologi berbasis digitalisasi guna menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sangat antusias dengan kedatangan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) guna pengembangan tentang konsep dan model smart infrastructure system BMPR, yang di kembangkan oleh ITB dan lingkup pekerjaannya. Command Center Diskominfo di Pangkalan Kerinci pada awal Oktober 2021 lalu.
Tampak hadir Kepala PIKKC ITB Prof Suhono Harso Supangat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pelalawan Hendry Gunawan,AP, Kepala Bidang E Government Alfi Anansyah Putra,SE,M.Acc , Kasi Komunikasi Publik Fatriani,SH dan Kasi Hubungan Media dan Masyarakat Murdied,SE.
Dalam arahannya Kepala PIKKC ITB Prof Suhono Harso Supangat mengatakan Model Smart Infrastructure System BMPR dibagi menjadi tiga enabler utama BMPR, yakni kebinamargaan cerdas, penataan ruang cerdas, serta jasa konstruksi cerdas. Ia menambahkan terkait teknis aplikasi yang sudah dibuat oleh tim dan pengembangan penggunaan aplikasi baik versi website maupun aplikasi mobile Android.Untuk mendukung aplikasi klik pelalawan, beliau juga menjelaskan data sharing melalui platform cloud yang sudah terintegrasi pada sistem yang di bangun.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pelalawan Hendry Gunawan,AP mengatakan bahwa di era teknologi informasi seperti saat sekarang perlunya pemanfaatan teknologi berbasis digitalisasi dan basis data yang terintegrasi. Tentunya semua ini sebagai wujud kita dalam melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Pelalawan Maju 2026.
Infrastruktur TIK dan pelayanan digitalisasi melalui satu basis data akan memudahkan bagi masyarakat sesuai harapan Bupati Pelalawan H Zukri untuk memangkas birokrasi pelayanan serta memudahkan masyarakat di luar pelalawan dalam berinvestasi di Kabupaten Pelalawan selain itu juga sebagai bentuk implementasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam mewujudkan pembangunan pusat data nasional untuk mewujudkan integrasi nasional melalui Transformasi digital serta pengembangan desa wisata dalam pengembangan desa berbasis digital oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bupati Pelalawan H.Zukri dalam berbagai kesempatan senantiasa mengingatkan agar seluruh OPD,instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar melakukan inovasi terutama di bidang teknologi dalam mempermudah kinerja Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
” Teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan. Kita butuh berbagai hal yang terintegrasi hingga ke pelosok desa. Hal ini tentunya mempermudah dalam menjalin komunikasi dan koordinasi di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Pelalawan.Pemanfaatan teknologi berbasis digitalisasi harus terus dikembangkan,” ucapnya.
Ditambahkannya,visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Pelalawan Maju 2026 sangat tentu harus ditopang dengan teknologi digitalisasi saat ini.Berbagai data harus terintegrasi sehingga memudahkan dalam melakukan kebijakan – kebijakan pembangunan.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi urgen di tengah era penerapan teknologi oleh masyarakat saat ini. Dengan SPBE, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) lebih mudah untuk diwujudkan.
Menurut Bupati, SPBE meliputi banyak hal, antara lain penyediaan infrastruktur jaringan, penyediaan jejaring aplikasi dan data yang terpusat, dan mudah diakses oleh warga.
“Semua kita sesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian, (tujuan) yang paling penting ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan publik agar seluruh OPD yang terlibat di dalam pelayanan publik bisa melayani masyarakat dengan mudah, terbuka dan cepat,” ujarnya.
Ditambahkannya,digitalisasi pemerintahan di pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.
Digitalisasi pemerintah, imbuhnya, bukan hanya berupa perubahan penyelenggara kegiatan tatap muka menjadi virtual, namun juga melibatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya adalah literasi digital, yakni tentang bagaimana agar seluruh masyarakat termasuk ASN bisa melek terhadap penggunaan sarana dan informasi dari media digital yang tepat dan bermanfaat.(Adv/Z)
