Pelalawan,riaudetil.com – Guna membuat berbagai kebijakan pelaksanaan program pembangunan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan lebih terarah sesuai dengan RPJMD, Dewan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan harus memiliki data yang lengkap dan rill.
” OPD harus menganalisa bobot persentase capaian sesuai kerangka RPJMD.OPD harus punya data kongkrit terhadap program kerja di OPD masing – masing.Masih banyak kelemahan data di OPD sehingga program tak terarah. Harus jelas mana yang prioritas dalam kebijakan kegiatan program kerja dan pembangunan, ” ungkap H. Abdullah, S. Pd salah satu anggota DPRD Pelalawan kepada riaudetil. com usai acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2019.
Abdullah politisi pks ini mencontohkan beberapa permasalahan data seperti soal rispam, data jamkesda,sarana dan prasarana pendidikan dan berbagai macam permasalahan lainnya terkait tidak a da nya kejelasan data rill dan kongkrit dari OPD yang bersangkutan.
Dikatakan Wakil Ketua komisi I ini, bayangkan pengelolaan air minum (pam) dimana anggran APBN cukup besar ternyata rencana induk sistem pengelolaan air minum (rispam) datanya baru selesai 2017 lalu. Jadi sebelumnya mana data rispamnya.
Selanjutnya, maaalah data jamkesda. Saat ini yang megang jamkesda 100 ribu jiwa sementara angka kemiskinan 10 tau 11 persen seharusnya yang legang jamkesda 40 ribu jiwa saja. Jadi dimana data rillnya masyarakat miskin yang berhak memili jamkesda.
Begitu juga soal sarana dan prasarana pendidikan.Data harus jelas sekolah, bangku dan meja. Berapa jumlah konkrit siswa yang masuk sd dan tamatan sd untuk masuk smp. Sehingga sarana dan lrasarana jauh – jauh hari sudah dipersiapkan dengan data rill yang konkrit, tutupnya. (zoelgomes)
