Terancam Putus Sekolah, Komisi I DPRD Pelalawan Desak Provinsi Tambah Lokal SMA di Pangkalan Kerinci

  • Bagikan

 

 

RIAUDETIL.COM, PELALAWAN – Masih banyaknya siswa yang tak tertampung di bangku SMA hingga mencapai ratusan orang dan terancam putus sekolah, Komisi I DPRD Pelalawan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (1/7/2022)

 

 

Turut hadir, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan H.Syafrizal,SE, Wakil Ketua II Faizal, SE,M.Si,Ketua Komisi I Nasarudin,SH,Wakil Ketua Komisi I Monang Pasaribu dan anggota Sozifao Hia.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H.Abu Bakar,FE.M.AP,tokoh masyarakat dan perwakilan wali murid.

 

 

Nasaruddin,SH Ketua Komisi I DPRD Pelalawan menyampaikan bahwa ratusan siswa yang akan masuk ke jenjang SMA di Pangkalan Kerinci terancam putus sekolah.Pasalnya, sekolah tidak mampu menampung siswa akibat keterbatasan lokal.

 

 

” Dalam RDP Kita undang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.Awalnya siap hadir,namun saat Kita kontak dan WA sekretarisnya tak kunjung ada jawaban.Kita berharap mereka dapat mendengarkan langsung kondisi yang terjadi hingga terancamnya ratusan siswa di Pangkalan Kerinci tak tertampung di SMA 1 dan 2 Pangkapan Kerinci,” beber politisi Golkar ini.

 

 

Menurutnya, karena SMA sederajat adalah wewenang Provinsi.Oleh karenanya, Provinsi harus dapat menjawab permasalahan yang ada terutama di Kabupaten Pelalawan terkhusus di Ibukota Pangkalan Kerinci.

 

 

” Kita minta Gubernur melalui Dinas Pendidikan untuk dapat menambahnlokal di SMA 1 dan 2.Karena kedua sekolah ini masih bisa untuk ditambah lokal daripada di SMA Bernas.Kalau tidak ada kebijakan sementara proses belajar mengajar sudah berjalan 2 pekan, maka sekira 150 siswa di Pangkalan Kerinci terancam bakal putus sekolah,” tegasnya.

 

 

Dalam RDP tadi, sambung Nasaruddin, Komisi I DPRD Pelalawan meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelalawan agar menyampaikan kondisi yang terjadi ke Provinsi.

 

 

” Kita minta ini disampaikan ke Propinsi secara resmi dan Kita minta sesegera kungkin kebijakan dari Propinsi agar siswa tidak putus sekolah akibat tidak tertampung.Provinsi diminta untuk membuat kebijakan yang kongkrit agar siswa – siswa ini bisa sekolah,” tutupnya. (ZoelGomes)

  • Bagikan