RIAUDETIL.COM,BENGKALIS – Pemborosan keuangan negara dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bengkalis tengah dipertontonkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah satunya pembuatan website Gugus Tugas COVID-19 yang kontennya berisi informasi yang sama dengan website Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
Ketua PWI Kabupaten Bengkalis, Alfisnardo menilai pembuatan website tersebut membuang-buang alias pemborosan anggaran. Menurutnya, Pemda seharusnya fokus memberikan informasi secara akurat dalam pencegahan Covid 19 melalui website yang sudah ada, bukan malah membuang-buang anggaran dengan membuat website Tim Gugus Tugas Covid 19. Soalnya, kedua website tersebut berisikan Informasi yang sama terkait data update penanganan Corona di Bengkalis.
“Seharus hanya dengan satu website saja sudah cukup. Ini malah mubazir sampai dua website, satu website tim gugus, satu lagi website buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain tim gugus perdaerah kita lihat seperti provinsi hanya memiliki satu website resmi untuk update data,” tegas Alfis Nardo.
Dengan dua website masyarakat juga menjadi bingung untuk mempercayai data yang mana akan dipakai sebagai data resmi penanganan Covid pemerintah Bengkalis. Sebagai contoh dua website pemerintah Bengkalis ini memiliki data yang berbeda dalam update terakhir mereka pertanggal 20 Mei.
Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19-bengkaliskab.
Menurut Alfis, dengan dibuatnya dua website dengan fungsi yang sama. Sama saja dengan membuang anggaran penangan Covid. Dimana kondisi pandemi saat ini seharusnya pemerintah melakukan penghematan anggaran.
Diungkapkan, Alfisnardo, anggaran pembuatan satu website biasanya memakan anggaran sekitaran sepuluh sampai dua puluh juta. “Sementara dibuat dua website. Namun fungsinya sama tentu buang buang anggaran. Ini yang namanya mubazir, kalau butuhnya satu kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini,” tambahnya.
Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus harus selalu update data perkembangan Corona Bengkalis. Sehingga masyarakat yang melihat data tidak bingung.
“Jangan sampai website yang sudah dibuat hanya sebatas pajangan saja,” ungkapnya.
Selain masalah website yang dinilai Mubazir, Ketua PWI juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan Covid 19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media masa dalam sosialisasi pelaksaanan PSBB di Bengkalis. Padahal aturan melibatkan media masa dalam sosialisasi suda ada diatur dalam Perbup Nomor 39 Tahun 2020 tetang pelaksanaan PSBB di Kabupeten Bengkalis.
“Yang nama media massa tentu memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah Kabupaten Bengkalis dan bisa dipertangung jawabkan, seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi,” terang Ketua PWI Bengkalis.
Namun sampai saat ini malah media massa baik cetak maupun elektronik tidak dilibatkan sama sekali. Media hanya disunguhi pemberitaan. Jadi, media hanya seolah olah sebagai corong Humas Covid 19 Bengkalis.
“Kita hanya disuguhkan berita rilis begitu saja, humas yang menyediakan berita kita. Pola tugas wartawan tentu tidak seperti itu, seharusnya ada pemberitaan wartawan diundang lakukan konfrensi pers sehingga angle berita yang disajikan bisa berkembang dan wartawan juga bisa menyampaikan kritik,” tambah Alfis.
Untuk itu, Alfisnardo Ketua meminta Pemerintah Bengkalis meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB. Dimana pasal melibatkan media masa yang ada betul betul dijalankan. (Rudi)
