Pelalawan, riaudetil. com – Secara tegas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan Ir. H. M. Syahrul Syarif,M.Si menyatakan bahwa program Pelalawan menuju gerakan 100 Smart City ( Kota Pintar) dan menjadi salah satu dari 25 Kabupaten/Kota se – Indonesia yang memulai heralan 100 Smart City tidak menggunakan anggaran yang khusus namun fokus dasarnya adalah pengalihan dari sistem manual ke online melalui aplikasi Smart phone.
” Dalam program Smart city daerah dituntut berinovasi.Kalau juga program smart city juga menggunakan anggaran besar berarti Kita belum pintar. Tidak ada alokasi anggaran khusus dalam realisasinya.Fokus dasar smart city adalah peralihan sistem dari manual ke online terutama dalam hal pelayanan dengan aplikasi smart phone. Sehingga berbagai informasi dan pelayanan dapat langsung diakses dan diteruskan kepada instansi terkait.Jadi semuanya terpadu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Dikatakannya, sama halya dengan pendampingan pembuatan master plan langsung dari Kementerian Kominfo RI yang tidak ada anggaran yang dikeluarkan. ” Support Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo RI sangat serius dalam program gerakan menuju 100 Smart City.Kalau nanti program pendukungnya seperti listrik pintar,Pemkab Pelalawan bisa bekerjasama dengan BUMN dan program lainnya melalui kemitraan baik kelembaga instansi ataupun perusahaan,” terangnya.
Dilanjutkan M. Syahrul, program Smart City di Kabupaten Pelalawan telah berjalan dua bulan belakangan ini. Pemkab terus melakukan terobosan dan secara kontinue mengikuti tahapan – tahapan persiapan pelaksanaan Smart City. Melalui tahapan 4 ( empat ) kali bimbingan teknis dalam pendampingan menuju smart city pelalawan, menganalisa serta perkembangan didalam pelayanan berbasis Elektronik dengan membawa quick win yaitu pelayanan perizinan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan On The Spot (SIPOLAN ) dari DPMPTSP dan Pelalawan Sehat Dinas Kesehatan.
” Jadi perlu kembali Kita tegaskan bahwa smart city tidak ada alokasi anhgran khusus.Terkecuali yang sifatnya koordinasi. Setiap OPD di Pemerintahan harus dapat berkontribusi dalam realisasi sistem dalam program Smart City begitu juga masyarakat agat pelayanan yang terbaik dapat berjalan, “tutupnya. (Zoelgomes)
