Kanan 1
Kanan 2

Pasca Demo KNASN di Istana Negara,DPW KNASN Riau Siap Kawal Tuntutan Revisi UU ASN

  • Bagikan
Pasca Demo KNASN di Istana Negara,DPW KNASN Riau Siap Kawal Tuntutan Revisi UU ASN
Pekanbaru,Riaudetil.com – DPW komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) Riau berkomitmen akan terus mengawal tuntutan agar pemerintah Pusat merevisi UU ASN pasca seluruh KNASN diberbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demo pada ‎Rabu (19/7/2017) lalu.
Demikian disampaikan Indra Ferst Ketua DPW KNAsN Riau kepda Riaudetil.com,Senin (25/7/2017) .Menurutnya, ribuat Pegawai Tidak Tetap (TPP) atautenaga honorer ya‎ng tergabung dalam KNASN telah melakukan aksi demo didepan istana Jakarta.
” Dari hasil audiensi antara perwakilan KNASN dengan Kepala Staf Kepresidenan serta Sekjen Menpan RB bersama jajaran disimpulkan Pemerintah sudah menyelesaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM)  Revisi UU ASN dan ‎Pemerintah sudah siap segera membahas DIM bersama DPR RI dan tinggal menunggu undangan Badan Legislatif DPR RI,” papar Indra. ‎
 
‎Ditambahkannya, seperti yang disampaikan Ketua Presidium  KNASN yang meminta pemerintah segera membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU ASN dan membahasnya bersama-sama DPR untuk segera merevisi UU ASN yang berkeadilan.‎


” KNASN yang merupakan organisasi yang memperjuangkan pegawai non PNS yang berstatus honorer, tidak tetap, kontrak, dan pegawai tetap non PNS, mendukung Pemerintah untuk menyertakan DIM tersebut untuk keperluan revisi UU ASN. Revisi UU ASN yang berkeadilan bagi mereka adalah mengakomodir pengangkatan PNS terhadap pegawai non PNS yang telah mengabdi pada garda depan pelayanan publik Negara,” ujar Indra. 

 
Sementara itu salah satu orator demo dari KNASN Riau didepan istana yang berasal dari Kab‎upaten Pelalawan Aan Darlis kepada Riaudetil.com secara tegas menyebutkan bahwa perjuangan tenaga honorer yang telah bertahun – tahun mengabdi sudah layak untuk diangkat menjadi PNS. 
” Kita sangat mendesak dilakukan Revisi UU ASN dan Kita yang dari Non PNS minta agar mendapat keadilan.Yang kami minta adalah pengangkatan secara bertahap mempertimbangkan pengabdian serta kemampuan keuangan negara,”‎ tegasnya. (ZoelGomes) 

  • Bagikan