RIAUDETIL.COM,SIAK – DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tak bisa memendam kekesalannya bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang diwakili Bidang Perencanaan DBH Dirjen Perimbangan Daerah, Tohjaya dan Sitorus. Bahkan pihak DPRD Siak mengancam jika daerah penghasil minyak tidak dipedulikan oleh pusat, maka dari Riau akan dibuat gerakan Riau merdeka.
“Jika daerah penghasil minyak tidak dipedulikan oleh pusat, maka kita dari Riau akan mengancam buat gerakan Riau merdeka, dan jika perlu kami lebih baik bergabung dengan negara jiran Malaysia daripada ke sini,” demikian ucapan anggota DPRD Siak yang juga Ketua Pansus LKPJ, Ismail Amir, seperti dikutip dari Riauonline.co.id, Rabu (17/5/2017) kemaren.
Ismail mengaku bahwa DPRD Siak memang sengaja mendatangi Kantor Kemenkeu untuk mempertanyakan dana kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2015 serta penundaan kekurangan bayar DBH 2016. Sebab akibat kekurangan itu, roda pemerintahan di Kabupaten Siak terhambat dan berujung pada roda perekonomian yang semakin melemah.
Rombongan DPRD Siak yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua bersama Pansus LKPJ, sempat berdebat alot dengan pihak kementerian. Perdebatan itu terjadi saat mempertanyakan kepastian jumlah dana kurang bayar 2015 yang berjumlah Rp 45 miliar dan Rp 110 miliar tahun 2016.
“Sementara dana lebih bayar sebesar Rp 74 miliar langsung dipotong pemerintah pusat. Tapi untuk dana yang kurang salur 2015 dan kurang bayar 2016 tidak ada kejelasan kapan akan di bayar,” kata Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, dalam pertemuan itu.
Indra mengaku bahwa pihaknya telah mempertanyakan dana kurang bayar dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, jawaban yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tidak memuaskan anggota DPRD Siak.
Hal ini dibenarkan oleh Ismail. “Saat kami bertemu dengan pegawai perkantoran kementerian pusat mereka tidak bisa menjelaskan, malah mereka sempat lari dua kali, karena kami dari anggota DPRD Siak sempat emosi,” jelas Ismail.
Oleh sebab itu, anggota DPRD akan melakukan unjuk rasa di kantor Kemenkeu Pusat jika dana daerah tidak juga dikirim ke daerah, khususnya untuk Kabupaten Siak.
“Saat ini para PNS, honor dan kami dari anggota DPRD juga tidak gaji-gajian, akibat ulah pusat ini,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat bisa membantu Riau, karena selama ini dana Riau ini sudah cukup banyak untuk membangun negara. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah pusat membantu di saat Riau kesulitan.
“Dan kami mendukung Presedin melakukan pembangunan, tapi lihat kantong kita, ada dana tidak, kalau dana daerah yang dikuras, sama saja membunuh daerah,” pungkasnya. (*/Red)
