RIAUDETIL.COM – Mujahid 212 menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi kandidat pemimpin ibu kota baru. Selain menolak itu, Mujahid 212 mendesak Menteri BUMN Erick Thohir mencopot jabatan Ahok jadi Komut Pertamina.
Penolakan itu disampaikan oleh Ketua Korlabi Damai Hari Lubis yang mengatasnamakan Mujahid 212.
“Kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN (Ibu Kota Negara), melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!” kata dia kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).
Awalnya, dia menyampaikan penolakan pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia mengatakan pembangunan ibu kota baru akan menghabiskan anggaran yang besar.
“Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China, Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI,” kata Damai
Damai meminta Presiden Joko Widodo berdiskusi dulu dengan sejumlah tokoh sebelum menghadap DPR. Pemindahan ibu kota ini, kata Damai, menyangkut aspek kerawanan dari sisi politis dan pertahanan negara.
“Selain itu, dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah (seminar-seminar) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah,” ujar dia.
Damai lantas bicara mengenai sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Ahok menjadi salah satu kandidat pimpinan ibu kota baru. Damai menolak Ahok menjadi pimpinan ibu kota lantaran rekam jejaknya selama di DKI Jakarta.
“Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik),” ujar Damai.***(detik.com)
