Pelalawan, riaudetil. com – Beredar selembaran keputusan Gubernur Riau terkait rekapitulasi alokasi bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/ kota yang bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun 2018 di media sosial Facebook dan WhatsApp dan menjadi pembicaraan hangat,Kamis (26/4/2018).Dalam surat lampiran tersebut 4 kabupaten/kota tak dianggarkan termasuk Kabupaten Pelalawan.
Riaudetil.com langsung menghubungi Devitson Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pengecekan dan membenarkan lembaran surat keputusan terkait kabupaten/ kota yang akan menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun 2018.
” Ya Kita sudah cek dan benar meski kita secara resmi belum menerima lampiran suratnya.Untuk lebih jelasnya bisa dipertanyakan ke Bappeda. Kalau BPKAD jika anggarannya sudah ada untuk proses pencairan dan pengelolaannya tugas Kita. Untuk lebih detil soal proposal maupun pengajuan bisa langsung tanyakan ke Bappeda
Devitson amat menyayangkan jika Pelalawan tidak dianggarkan mengingat saat ini dalam kondisi rasionalisasi anggaran. ” Untuk tahun 2017 lalu Pelalawan hanya dapat dalam APBD murni bankeu dari Pemprov Riau bernilai sekira Rp. 24 milyar untuk 3 OPD yakni Disdik, PUPR dan Diskes sementara APBDP tidak dapat , ” paparnya.
Saat hal ini ditanyakan kepada Kepala Bappeda Pelalawan Ir. M. Syahrul Syarif, M. Si,dirinya mengaku sudah tahu meski belum menerima secara resmi surat keputusan tersebut.
” Memang ada 4 Kabupaten/kota yang tak dianggarkan selain Pelalawan ada Kita Pekanbaru, Rohil dan Bengkalis. Jika benar keputusan tersebut Kita Kabupaten Pelalawan khususnya merasa tak diberlakukan secara adil. Proposal dan pengajuan sudah Kita serahkan ke Provinsi bahkan sudah dibahas dan ada berita acaranya namun mengapa tak dianggarkan.Kita akan mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kita sudah melakukan proses secara prosedural tapi mengapa tak dianggarkan. Ini tentu pertanyaan besar yang nanti Kita pertanyakan ke Provinsi,” tegasnya. (ZG)
