Pelalawan, riaudetil. com – H. Abdullah, S. Pd anggota DPRD Pelalawan dari PKS angkat bicara soal kerisauan masyarakat perihal pemberian vaksin MR yang masih dipertanyakan status kehalalannya.
” Hari ini Kita ketahui Majelis Ulama Indonesia MUI Pelalawan menyurati Bupati Pelalawan H. M. Harris untuk nenunda pelaksanaan imunisasi MR hingga status halal jelas. Surat ini tentu harus direspon dijawab sehingga paling tidak mengurangi kerisauan masyarakat yang menjadi polemik dimasyarakat tentang kehalalan MR ” ucapnya.
Ditambahkan H. Abdullah yang juga wakil ketua komisi 1 DPRD Pelalawan ini, kondisinya juga MUI pusat juga telah menyurati Menkes RI. ” Tentu disini kebijakan Bupati sebagi pimpinan untuk menjawab jika masalah ini muncul. Sebelumnya soal ini sudah saya konsultasikan ke Kadiskes dan Ketua MUI Pelalawan banyaknya warga menpertanyakan status kehalalan imunisasi MR. Kita ketahui juga Diskes tetap jalan sebelum ada instruksi dari Menkes RI. Namun bagi yang mau menunda atau menolak bisa melayangkan surat pernyataan,” ungkapnya.
Ditambahkan H. Abdullah, dalam konsep Islam, kehalalan menjadi sesuatu yang prinsip sedangkan aspek kesehatan juga sangat penting. ” Kalau menurut hemat kami ada baiknya untuk menunda dulu pemberian vaksin MR sampai jelas status kehalalan dan kesuciannya.Jadi intinya Kita sependapat dengan MUI Pelalawan,” tukasnya. (ZoelGomes)
