Pelalawan, riaudetil. com – Pelantikan 75 pejabat administrator pengawas dan fungsional auditor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Senin (11/5/2018) malam kemarin memberi sinyal kinerja para pejabat masih belum memuaskan.Apalagi dijadwalkan 2 tahapan lagi mutasi akan kemvali digelar.
Dalam sambutan Bupati Pelalawan H. M. Harris saat pelantikan juga menyentil para pejabat yang kerap tak mengaktifkan hp. Belum lagi soal ASN dan pejabat yang memanipulasi kehadiran finger print dan absensi manual dan masih banyaknya capaian target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tercapai.
Namun Bupati Harris sempat menyebutkan kepada riaudetil. com usai pelantikan disalah satu kedai kopi di Pangkalan Kerinci bahwa ada salah satu contoh OPD yang dinilainya maksimal dan mencapai target, itupun saat riaudetil. com menanyakan kepada Bupati OPD mana yang dianggap memuaskan dalam pencapaian target kinerja, progam, kegiatan dan lain sebagainya.
” Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan yang dipimpin Hambali termasuk OPD yang memuaskan dan mencapai target. Ada OPD yang cukup memuaskan namun ada juga OPD yang sama sekali tidak memuaskan , ” ujarnya.
Namun riaudetil. com kembali mempertanyakan soal adanya rotasi pejabat eselon III dan IV di DPMPTSP dan Bupati Harris menyampaikan salah satu tujuan mutasi adalah untuk penyegaran.
” Dalam suatu OPD perlu tim yang kuat dan solid dalam menjalankan program. Kita pasti ingin OPD punya tim yang bisa bekerja dengan maksimal,kreatif dan inovatif. Rotasi itu biasa dan tidak ada masalah. Tapi tetap ada penilaian – penilaian dalam mutasi tersebut yang menjadi keputusan tim,” ucapnya.
Kembali riaudetil. com menanyakan tingkat kepuasan terhadap kinerja OPD saat ini, Bupati menyampaikan jika ditanyakan soal kepuasan tentu saat ini belum makanya dilakukan mutasi ini diharapkan ada perubahan dalam OPD.
” Antara pimpinan dan bawahan harus tercipta sinergitas dalam menjalankan program. Satu sama lain harus saling koordinasi dan komunikasi. Karena belum tentu kebijakan yang dibuat akan benar.Semua yang ada di OPD berhak memberikan masukan yang positif sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat,” tukasnya. (Zoelgomes)
