Pelalawan, riaudetil.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan pada Selasa (6/8/2019) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bertemu Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP soal kasus PT. Serikat Putra (SP) dan PT. Mekar Alam Lestari (MAL)
Selain Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH, juga hadir Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Eka Putra, S.Sos,Wakil Ketua Komisi II Baharudin, SH dan Ketua Komisi III Imustiar, S.IP bersama beberapa Kepala Desa. Rombongan langsung diterima oleh bertemu Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria.
Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin,SH.MH melalui Ketua Komisi I DPRD Pelalalwan Eka Putra,S.Sos menyebutkan dalam pertemuan melaporkan dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan yakni PT. Serikat Putra dan PT. Mekar Alam Lestari.
Untuk PT. Serikat Putra yakni terkait pola kemitraan yang belum terealisasi.Seyogyanya,dari HGU 12.474 hektar 20 persennya diperuntukkan bagi masyarakat sekira 2500 hektar sebagai bentuk pola kemitraan yang terbagi dalam 3 kecamatan yakni Bandar petalangan sebanyak 10 desa, Bunut 2 desa dan Kerumutan 1 desa. Sementara untuk PT. Mekar Alam Lestari agar mengembalikan 1900 hektar lahan yang tidak ada HGU kepada masyarakat.Soal ini sudah dibahas Pansus.
” Ya Alhamdulillah laporan Kita terkait 2 perusahaan ini sudah teregistrasi.Sudah banyak laporan yang diterima KSP sekira 660 konflik yang didominasi di Pulau Jawa. Kita dari Pelalawan salah satunya melaporkan dari riau untuk kasus 2 perusahaan ini.Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agrari akan segera turun ke lapangan meninjau langsung lahan perusahaan,” ungkapnya.
Terpisah,Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH.MH menyampaikan agenda pertemuan sudah sejak lama diagendakan. Hanya saja menunggu waktu yang tepat.
” Kita bisa jadwalnya hari ini, permasalahan yang Kita laporkan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang sah nantinya.Kita pastinya terus mengawal dan berjuang, ” tukasnya. (ZoelGomes)
