RIAUDETIL.COM – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai kombatan ISIS eks WNI yang masih ingin pulang ke Indonesia perlu difasilitasi. Abdul menyebut WNI yang bisa setia kepada Pancasila dapat kembali dengan beberapa persyaratan dan pembinaan khusus.
“Mereka yang masih WNI dan ingin kembali perlu difasilitasi, pemulangan bersifat suka rela. WNI yang tidak setia kepada Pancasila dapat kembali dengan beberapa persyaratan dan pembinaan khusus. Persyaratan tersebut antara lain tidak melakukan tindakan kriminal dan bersedia menjalani pembinaan ideologi di karantina atau tempat khusus lainnya,” kata Abdul saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2020).
Abdul menjelaskan ada tiga kategori terkait WNI yang bergabung dalam kelompok ISIS tersebut. Menurutnya, WNI itu ada yang memang berniat menjadi kombatan ISIS dan ada juga yang hanya menjadi korban tertipu oleh keluarganya.
“Pertama, mereka yang berangkat ke Suriah dan menjadi kombatan secara ideologis. Kedua, mereka yang menjadi kombatan karena alasan pragmatis karena iming-iming gaji yang tinggi. Mereka tidak memiliki ideologi yang kuat. Ketiga, mereka yang ke Suriah hanya karena ikut-ikutan atau bahkan tertipu oleh anggota keluarga atau teman. Mereka sama sekali tidak terlibat sebagai kombatan, sebagian mereka malah menjadi berbagai tindakan kekerasan,” katanya.
Abdul menyebut para kombatan ISIS yang memang sengaja bergabung inilah yang sudah pasti tidak perlu dipulangkan ke tanah air. Menurutnya, perempuan dan anak-anak selagi masih bisa bersumpah setia kepada Pancasila dapat kembali ke Indonesia dengan berbagai syarat.
“Tidak seluruh eks ISIS harus dipulangkan. Mereka yang tidak lagi menjadi WNI sudah tidak perlu diurusi. Mereka bukan WNI dan pemerintah tidak ada kewajiban mengurus mereka,” katanya.
“Mereka yang setia kepada Pancasila terutama perempuan dan anak-anak dapat kembali tanah air. Mereka dapat langsung dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dengan syarat wajib lapor kepada aparat setempat,” lanjut dia.
Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan pendataan yang akurat dan screening yang ketat. Menurutnya, pemerintah bisa mengajak organisasi masyarakat (Ormas) untuk pembinaan.
“Memang langkah pemulangan dan menerima eks ISIS yang kembali harus dilakukan secara sangat hati-hati agar mereka tidak meresahkan dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemerintah menugaskan BNPT agar membina eks ISIS yang kembali dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.***(detik.com)
