Bukan rahasia umum lagi, setiap kenaikan kelas, pengambilan raport dan bahkan Peneriaan Siswa Baru (PSB) di sekolah – sekolah seringkali dijadikan kesempatan oleh pihak sekolah melalui okum – oknum tertentu untuk meraup keuntungan.
Setidaknya ada 3 (Tiga) macam pungutan yang sering terjadi di sekolah di Inhu diluar ketentuan yang berlaku, kata Harlan (43) tahun salah seorang warga Rengat kepada media ini minggu (11/6/2017).
“Kesempatan pertama adalah pada saat PSB, disini berbagai macam pungutan baik itu uang baju, uang buku, uang administrasi dan bahkan uang pembangunan dijadikan pungutan, sehingga untuk dapat masuk orang tua atau wali murid terpaksa harus membayar jutaan rupiah,” paparnya.
Selanjutnya pada saat pengambilan raport, biasanya fihak sekolah mewajibkan orang tua membayar sumbangan mulai dari 20 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah, sehingga menjadi momok bagi orang tua.
“Biasanya bila sumbangan ini tidak dibayar maka raport anak tidak akan diserahkan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.
Yang ketiga adalah pada saat naik kelas, biasanya para siswa diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran ulang dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh fihak sekolah, jika tidak maka siswa tersebut tidak boleh masuk sekolah, kalaupun boleh maka orang tua akan dipanggil oleh fihak sekolah.
Untuk itu dirinya berharap, dengan adanya Satgas Saber Pungli maka hendaknya hal ini dapat diberantas di sekolah – sekolah, karena sejauh ini apa yang dilakukan oleh fihak sekolah ini sudah menjadi momok bagi orang tua dan wali murid.
“Biasanya dalam melakukan hal ini fihak sekolah akan bekerjasama dengan Komite Sekolah (KS) dengan dalih apa yang dilakukan ini merupakan keputusan yang sudah disetujui KS,” ujarnya.
Parahnya, untuk membantah atau menentang hal tersebut para orang tua biasanya takut, karena khawatir akan berpengaruh terhadap anak, sehingga akhirnya terpaksa membayar, tutupnya. (Man)
