RIAUDETIL.COM, RENGAT – Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh serikat buruh ataupun serikat pekerja di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diduga akibat adanya campur tangan pemerintah daerah (Pemda) Inhu.
Hal ini disampaikan oleh Ketua PUK SPTD (Serikat Pekerja Transportasi Darat) Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang Peci Indrawan, Kamis (27/5/2021) di Pematang Reba.
Dicontohkannya, seperti yang terjadi di Desa Dusun Tua Pelang, saat ini sudah ada Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) yang tercatat di desa tersebut, namun Pemda Inhu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengarahkan berdirinya organisasi pekerja lokal.
“Lalu untuk apa ada SP/SB nasional di daerah tersebut,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, hal ini tentu saja dapat memicu permasalahan baru di tengah masyarakat, terutama di tubuh pekerja/buruh itu sendiri.
“Selain khawatir dengan konflik yang akan terjadi, saya selaku masyarakat juga sangat menyesalkan sikap Disnaker Inhu ini,” ungkapnya.
Harusnya Disnaker selaku dinas yang membidangi ketenagakerjaan menjadi penengah dalam konflik yang terjadi di tubuh serikat buruh dan serikat buruh, bukan menjadi pemecah belah, ujarnya.
Dirinya berharap Pemda Inhu menghentikan hal ini dan tidak melakukan pencatatan terhadap organisasi buruh lokal, karena akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, tegasnya.
“Kita juga mempertanyakan legalitas serikat pekerja lokal ini, siapa yang mengeluarkan SK dan KTA mereka, apakah mereka sendiri yang membuatnya, dan payung hukumnya apa,” pungkasnya.
Menyikapi hal ini, Pengurus PC SPTD Kabupaten Inhu mewarning, jika hal ini tetap dilakukan maka fihaknya akan menurunkan massa ke lokasi kerja di Desa Dusun Tua Pelang tersebut.
Sementara itu Kadisnaker Inhu Endang Mulyaman S.Hut ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini sedang menggelar rapat di kantor Camat Kelayang, rapat ini dipimpin oleh camat dan dihadiri Disnaker, Upika setempat dan pihak PT. SIR. (man)
