Pelalawan, riaudetil. com – Setelah Sewitri,SE politisi Golkar anggota komisi I DPRD Riau angkat bicara soal tak dianggarkannya Kabupaten Pelalawan bersama 3 Kabupaten lainnya yakni Pekanbaru,Bengkalis dan Rohil dalam bantuan keuangan (bankeu) APBD Pemerintah Provibsi Riau tahun 2018,kini giliran dewan Pelalawan H. Abdullah, S. Pd politisi PKS yang juga wakil anggota komisi I DPRD Pelalawan angkat bicara.
Menurut H. Abdullah, pemprov Riau diminta untuk segera klarifikasi terkait luputnya Kabupaten Pelalawan dari bantuan keuangan yang berasal dari APBD tahun 2018 Pemprov Riau. ” Saya kira kondisi ini sangat kontradiktif dan menusuk perasaan masyarakat Pelalawan.Dengan kondisi APBD Pelalawan 2018 hanya 1,4 triliun, maka bantuan Pemerintah pusat dan provinsi menjadi sumber yang dinantikan untuk keberlanjutan program pembangunan pelalawan demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Pelalawan,” paparnya.
H. Abdullah pun membeberkan beberapa alasan tak logis jika pelalawan luput dan ditinggalkan dalam penanggaran bankeu pemprov Riau. Perlu diingat, Pelalawan meraih peringkat ke – 2 terbaik dalam penghargaan pembangunan daerah (PPD) tahun 2018. Ditambah tahun 2017 lalu realisasi Pelalawan sangat baik yaitu mencapai 95 persen dan WTP 5 kali berturut turut.
” Jadi menurut saya tidak ada alasan logis untuk membuat Pelalawan tertinggal dalam Bankeu Provinsi 2018 ini.Sebaiknya Pemprov Riau segera memasukkan bankeu pelalawan di perubahan APBD 2018 mendatang sehingga rasa kecewa masyarakat pelalawan segera terobati terhadap Pemprov,” tegas Abdullah.
Dikatalan Abdullah, anggota dewan provinsi dapil pelalawan siak sudah memperjuangkan Alokasi anggaran untuk Pelalawan lewat kegiatan di OPD OPD Provinsi yang akan terlaksana tahun ini.
” Tapi luputnya Pelalawan dari bankeu 2018, saya pikir adalah kealpaan yang dapat dicarikan solusinya segera. saya yakin Pemprov akan segera mengoreksi kebijakan ini. Kita akan tunggu,”tukasnya. (Zoelgomes)
