RIAUDETIL.COM, DUMAI – Pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya Kota Madya Dumai, yang sedang mengalami disorientasi dalam hal pemanfaatan SDA. Perencanaan kebijakan baik dari segi legislasi dan pengawasan (DPR) sebagai produk hukum daerah yang mengikat kepada segenap masyarakat, lembaga dan investor lokal maupun asing yang masih kurang maksimal mengingat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Madya Dumai belum juga disahkan.
Kotamadya Dumai yang secara geografis merupakan wilayah strategis memiliki sumber daya alam yang dikelilingi hutan dan laut serta pantai yang indah. Tentunya dengan nilai yang terkandung didaerah tersebut, menambah stimulus pertumbuhan perekonomian lokal.
Untuk menindaklanjuti kepastian hukum serta kejelasan RTRW Kodya Dumai, Walikota Dumai, Zulkifli AS menghadiri rapat koordinasi dengan dua agenda yaitu yang pertama tentang permasalahan PT. Sari Dumai Sejati terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang kini terkendala RT/RW Provinsi Riau serta yang kedua terkait permasalahan PT Cevron Pacific Indonesia dengan persoalan yang sama sehingga berdampak dengan terhambatnya persetujuan dokumen Amdal dan izin lingkungan.
Walikota Dumai, Zulkifli AS dalam rapat tersebut menyampaikan, Kebijakan Presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan arus investasi masuk ke Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah khususnya kota madya Dumai adalah sangat mendukung. Namun demikian, disisi lain, kendala utama yang dihadapi oleh Kodya Dumai adalah permasalahan RT RW yang hingga kini belum tuntas.
”Persoalan RTRW ini hampir 5 tahun tidak tuntas-tuntas, sudah 3 kali saya bertemu langsung dengan ibu Menteri Siti Nurbaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, segala daya upaya telah dilakukan serta melibatkan berbagai pihak di Provinsi Riau yang berkaitan dengan persoalan tersebut,” kata Zulkifli dengan perasaan kesal dihadapan peserta rapat yang terdiri dari Deputi Bidkoord Kamtibmas Kemenko Polhukan Carlo B Tewu selaku Sekretaris Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi bertempat diruang rapat Nebula gedung A lantai 6 Kemenko Polhukam Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat. Rabu (21/3/2018).
Zulkifli yang didampingi kadis DPMPTSP Hendri Sandra dan Kadis lingkungan hidup, Satrio Wibowo, mengungkapkan, segala prosedur dan aturan-aturan sudah mereka jalani namun demikian, hingga saat ini pihaknya masih belum juga terlihat titik terang terkati persoalan RT/RW. Menurutnya, pemerintah daerah menginginkan jalan keluar dari persoalan ini dan harus segera ditemukan jalan penyelesaian secepatnya.
”Kita mengharapkan keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan RT/RW ini,” ungkap Wako.
Walikota menjelaskan, RTRW seharusnya menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Karena perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azaz keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.
Dengan demikian, berdasarkan gambaran diatas, seharusnya Kota Madya Dumai mampu menciptakan suasana dan kondisi yang paling tidak, nyaman bagi masyarakat dan investor local maupun asing untuk tetap bertahan dan menetap diDumai.
Tempat sama, Carlo B Tewu menyampaikan, persoalan RTRW bukan hanya membelit didaerah RIAU saja. Namun juga terjadi diKabupaten/Kota dan Provinsi lain yang ada diIndonesia. Untuk itu, hasil rapat dengan jajaran pejabat kodya Dumai, kata Carlo, pihaknya akan segera melaporkan persoalan itu kepada Presiden Jokowi agar kedepan masalah RTRW cepat dituntaskan. (Advertorial Pemko Dumai)
