Abdul Wahid : Bupati Harus Bisa Menjalin Komunikasi Dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat

  • Bagikan

RIAUDETIL.COM, RENGAT – Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Asal Riau Abdul Wahid mengatakan bahwa kepala daerah ditingkat kabupaten/kota harus bisa menjalin komunikasi dengan semua stakeholder.

“Sehingga setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan,” kata Anggota DPR RI dari Dapil II Riau ini Selasa (24/11/2020) dalam konferensi pers yang digelar di cafe Safira Desa Sungai Dawu, Kecamatan Rengat Barat.

Dikatakannya bahwa, karena salah satu tugas kepala daerah itu melayani rakyatnya yang memiliki berbagai permasalahan, bahkan sebagai tempat mengadu rakyat atas masalah yang ada.

“Kepala daerah harus bisa berkomunikasi, baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Abdul Wahid yang juga anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan bahwa Kabupaten Inhu adalah salah satu daerah yang dinilai agak lambat berkembangnya. Hal itu dapat dilihat dari dua kabupaten (Kabupaten Inhil dan Kuansing, red) yang dilahirkannya.

Begitu juga dengan infrastruktur jalan, baik jalan dengan status jalan kabupaten, jalan status provinsi maupun jalan dengan status jalan nasional masih banyak yang rusak.

“Pembangunan di daerah itu tidak cukup dengan APBD saja tapi juga butuh uluran dari APBD provinsi maupun APBN,” sebutnya.

Ke depan, dirinya lebih banyak berharap kepada pasangan calon Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo untuk memimpin Kabupaten Inhu. Kepada pasangan itu, Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau II ini akan menitipkan banyak program yang bisa menjadikan rakyat sejahtera.

“Kabupaten Inhu memiliki banyak potensi yang masih dapat dikembangkan dan dapat menunjang pendapat asli daerah (PAD), tergantung niat kepala daerah, apakah komunikasi untuk kemajuan daerah bisa dilakukan,” ucapnya.

Lebih jauh disampaikannya, tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebagai salah satu penghasilan masyarakat, saat ini harganya tidak terlalu jatuh atau turun. Hal ini berkat dorong pemanfaatan CPO oleh Pertamina menjadi bahan bakar minyak (BBM).

“Ketika kebutuhan CPO sudah dimanfaatkan didalam negeri, tentunya akan berdampak kepada kenaikan harga CPO,” terangnya. (man)

  • Bagikan