RIAUDETIL.COM, RENGAT – Front Peduli Krisis Riau menggelar aksi meminta Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Tohir dicopot dari jabatannya, hal ini dilakukan dengan memasang spanduk kantor-kantor BUMN.
Erick Thohir selaku nakhoda BUMN (Badan usaha Milik Negara), dinilai telah gagal mengemban amanah yang diberikan Presiden RI, H. Joko Widodo.
Dengan demikian, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Pelaksana KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional), didesak untuk mundur dari jabatannya sat ini, kata Julius Situngkir Selaku Koordinator FPKR (Front Peduli Krisis Riau) Kabupaten Inhu.
“Spanduk yang bertuliskan #erickout# ini kita pasang disejumlah aset BUMN yang ada di Kota Rengat, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau,” ujarnya.
Seperti di Bank BNI, BRI, Mandiri, Perum Bulog, PLN, serta SPBU Pertamina, sambungnya.
Julius Situngkir juga mengatakan bahwa kegagalan Erick Thohir cukup terpampang nyata, dimana sudah lebih dari 4.000 tenaga kerja di BUMN, mendapatkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
“Tidak itu saja, ratusan karyawan yang lain, telah beberapa bulan tidak menerima gaji, bahkan dipotong dengan alasan yang tidak jelas,” tegasnya.
Dijelaskannya, pada tahun 2020 ini Pertamina mengalami kerugian Rp11 Triliun, laba PGN (Perusahaan Gas Negara) anjlok 87%, PT Garuda Indonesia, KAI, Angkasa Pura, dan perusahaan lainnya juga mengalami kerugian yang sangat drastis.
“Kegagalan Erick Thohir dalam memimpin BUMN semakin nyata dengan bertambahnya utang perusahaan platmerah tersebut, dan dibentuknya struktur jabatan yang tidak efisien yang berdampak pada pemborosan, serta berbagai pemborosan lain yang tidak masuk akal dan sangat tidak efisien,” paparnya.
Selain itu sambung Julius, penempatan ribuan Direksi dan Komisaris yang tidak transparan, dengan penilaian kemampuan yang sangat subjektif serta beraroma koncoisme, juga memperparah kondisi BUMN serta membuat BUMN semakin tidak profesional.
Parahnya lagi, pada masa Erick Thohir banyak ditemukan pejabat yang menempati posisi rangkap jabatan, dibanding saat BUMN dipimpin Dahlan Iskan dan Rini Soemarno. Hal itu tentunya bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini.
“Dengan demikian, kami mewakili suara masyarakat Riau, khususnya Kabupaten Inhu, menyuarakan secara nasional di 25 Provinsi, mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri BUMN Erick Thohir, dan menempatkan anak bangsa yang lebih baik dan berkualitas,” tutupnya tegas. (Man)
