Pelalawan, riaudetil. com – Mencuatnya permasalahan lambannya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga salah satu anggota DPRD Pelalawan H. Abdullah,S.Pd angkat bicara.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan ini, OPD yang lamban secara tekhnis dalam pertanggung jawaban administrasi harus diberi sanksi agar tidak menjadi kebjasaan buruk yang setiap tahunnya terulang.
” Saya sudah sampaikan ke Sekda, OPD yang lamban tidak bisa hanya diberi teguran saja melainkan juga sanksi tegas seperti penundaan kenaikan pangkat atau lain sebagainya. Karena ini terus berulang – ulang setiap tahunnya terjadi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak serta mempengaruhi pelayanan publik. Pemda mesti serius menyikapi ini,” terang politisi PKS ini.
Soal gaji, H. Abdullah menyebutkan agar kepada seluruh OPD diberi batas waktu untuk pembayaran gaji. ” Pemda harus beri batas waktu kepada OPD yang belum menyelesaikan administrasi gaji pegawainya PNS dan PTT.Jika tidak juga selesai bisa diberi sanksi sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” papar Sekretaris Fraksi Madani DPRD Pelalawan ini.
Sementara soal kegiatan tahun 2018, H. Abdullah berharap spj tahun 2017 segera diselesaikan, sebab ini sudah masuk pertengahan bulan Februari.
” Aneh jika sampai sekarang spj 2017 tidak selesai. Kegiatan harus digesa. Banyak pekerjaan rumah yang harua dikerjakan. Ini bukan soal anggran Kita yang dirasionalisasi namun lebih kepada tanggung jawab.Sistim mestinya memudahkan bukan menyusahkan. Saya minta Pemda evaluasi total hal ini,” tutupnya. (ZoelGomes)
