RIAUDETIL.COM,PEKANBARU– Kembali Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) raih prestasi gemilang, dalam hal pengelolaan keuangan. Prestasi yang diraih itu berupa Piagam penghargaan atas keberhasilan dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bukan hanya penghargaan itu saja, Pemkab Rohul juha menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah berkinerja terbaik Ke-2 di tingkat Provinsi Riau dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019.
Piagam penghargaan diserahkan BPK RI dan Gubernur Riau H Syamsuar, saat seminar di Ballroom Hotel Arya Duta Pekanbaru, Selasa (29/10/2019), kepada Bupati Rohuk H.Sukiman.
Dikegiatan itu, juga hadir Sekretaris Daerah Rohul H. Abdul Haris,S.Sos MSi, Asisten I, Muhammad Zaki, Asisten II, ir Ruslan, Inspektur Inspektorat H.Helfiskar, SH. MH, Kepala BPKAD Suharman, SP, Kepala Dinas Pemerintahan Desa Margono.
Gubri Syamsuar, mengapresiasi Kabupaten yang mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018.
“Gubri berharap, penghargaan yang didapat menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal,” kata Bupati Rohul H.Sukiman, didampingi Sekda Abdul Haris.
Bupati Sukiman, juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk para OPD yang telah serius bersama sama hingga Pemerintah Kabupaten Rohul mendapat predikat WTP ini.
Katanya lagi, kedepannya itu akan menjadi cambuk untuk bekerja sebaiknya. Karena untuk mempertahankan predikat pastinya banyak tantangan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya terus menyikapi dengan mendata perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Rohul yang nantinya akan penertiban dan peningkatan dalam penerimaan pajak sesuai dengan perintah Gubri tentang PAD.
“Setahu saya, info dari Gubri, untuk seluruh Provinsi Riau ada lebih kurang 2,5 juta perusahaan dan yang baru terdata tertib pajaknya sekitar 1,2 juta. Kita berkomitmen dengan pemerintah provinsi untuk bersinergi dalam hal tersebut,” tekad Sukiman.
Kegiatan dengan tema “Tingkatkan Sinergi untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel” dengan pelaksana Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau,dimana beberapa pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut tentang kebijakan penyaluran DBH triwulan IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kurang bayar sampai dengan tahun 2019 sambil memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya untuk beberapa daerah.
Melanjutkan kebijakan berdasarkan realisasi penerimaan negara untuk penguatan implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU ,untuk belanja infrastruktur publik.
Selanjutnya transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2020 bertujuan mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah. (Adv/Pemkab Rokan Hulu).
