RIAUDETIL.COM,BENGKALIS – Badan Pembentukan Paraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah, Selasa (19/4/22). Ketiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Kerja Sama, Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Ranperda tentang perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya.
Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD itu dihadiri Yusnaini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nuryasni Yadid dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis, dan H. Khairi Fahrizal kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bengkalis.
Ketua Bapemperda Kabupaten Bengkalis Sanusi saat memimpin rapat tersebut menyampaikan kepada OPD yang hadir untuk dapat menyiapkan Ranperda yang telah disusun agar dikoreksi, ditelaah dengan sebaik mungkin supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari sehingga bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan perundang-undagan yang berlaku.
Yusnani selaku perwakilan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan, di Kabupaten Bengkalis tingkat kekerasan terhadap anak khususnya anak perempuan makin banyak. Untuk itu, kehadiran Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sangat penting. “Produk hukum ini (Perda) merupakan payung Hukum dalam perlindungan perempuan dan anak di kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Bapemperda Firman meminta agar Naskah Akademik yang telah disusun untuk di telaah lagi dan perlu kajian mendalam serta berkoordinasi bersama bagian hukum supaya ketika di sahkan tidak ada kesalahan.
Diakhir pertemuan, Ketua Bapemperda Sanusi mengatakan, berkaitan dengan Ranperda BLJ pihaknya akan menggali lebih dalam lagi bersama dengan komisi III dan bagian Hukum agar tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. “Ini (Ranperda) menjadi catatan kita bersama untuk mencari jalan penyelesaiannya. Tutup Sanusi. (Rudi).
