RIAUDETIL.COM,PEKANBARU – Rapat Dengan Pendapat(RDP) terkait sengketa kepemilikan lahan Kawasan Industri Tenayan(KIT) dengan luas 266 hektar membuat ketua dan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menjadi heran, karena pihak Pemko Pekanbaru yang diwakili oleh pihak BPKAD kota Pekanbaru tidak membawa bukti dan data terkait kepemilikan lahan di Kawasan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru yang dikomplin oleh masyarakat.
Didalam pertemuan tersebut, salah satu pemilik lahan di Kawasan Industri Tenayan, Said Usman Abdullah merasa kecewa dan heran kepada pihak pemerintah kota Pekanbaru khususnya BPKAD yang tidak bisa menunjukkan bukti status kepemilikan lahan tersebut.
Namun, pihak Komisi I DPRD Kota Pekanbaru akhirnya meminta pertemuan tersebut diundur karena masing-masing pihak, baik pihak Pemko dan masyarakat belum penuhnya menyerahkan bukti dan data kepemilikan lahan dikawasan Indrustri Tenayan.
Usai pertemuan, Said Usman Abdullah yang mengakui memiliki lahan seluas 16 hektar meminta kepada pihak Pemko Pekanbaru untuk menunjukkan berkas dan data atau legalitas lahan dikawasan Indrustri Tenayan tersebut.
“Kita selaku pemilik lahan tentunya memiliki dokumen yang lengkap dan sah, bahkan kita sudah bayar pajak terhadap lahan tersebut. Makanya, kita heran, kok bisa Kawasan Industri Tenayan ini menjadi proyek strategi nasional sementara masalah lahannya masih tumpang tindih,” ungkap Said Usman Abdullah, Rabu (29/07) usai hearing.
Sementara itu itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid menjelaskan, Dari hasil hearing dengan pihak Lurah, Said Usman Abdullah selaku masyarakat pemilik lahan, kelompok tani, BPKAD serta BPN kota Pekanbaru, maka pihaknya mendapatkab kesimpulan baik Pemko dan masyarakat sama-sama merasa memiliki lahan tersebut. Namun suatu sisi, pihak Lurah mengakui bahwa surat masyarakat itu benar adanya dan pihak Lurah tidak mengetahui bagaimana surat dimiliki dari Pemko.
“Kedua, kita meminta surat dan data masing-masing pemilik lahan agar data tersebut bisa kita telaah agar kita mengetahui statusnya seperti apa sehingga persoalan ini bisa diselesaikan,” ujar Isa
Mengenai untuk penghentian pekerjaan di lahan tersebut, pihaknya tidak bisa menghentikan proses pekerjaan di kawasan KIT sebab dari Komisi I belum memiliki data dan pengetahuan tanahnya seperti apa.
” Apalagi masyarakat belum sepenuhnya menunjukan datanya. Dan dari pihak BPN kota Pekanbaru tidak akan mengeluarkan sertifikat tanah selama tanah ini masih bersengketa,” ungkap Isa
“Disamping itu, kita juga mempertanyakan tentang status lahan KIT yang dikelola oleh BUMD yang masuk dalam proyek strategi nasional itu dasar pertimbangan apa? apalagi kondisi tanah ini lagi bermasalah,” pungkas Isa Lahamid. (Galeri DPRD Kota Pekanbaru)
