RIAUDETIL.COM, RENGAT – Selain meminta agar setiap rapat antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD diliput wartawan, Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (lnhu) Manahara Napitupulu juga mengungkap Anggaran APBD lnhu yang tidak pro rakyat.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2015, 2016 dan 2017 Anggaran di APBD lnhu tidak pro rakyat dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial, kata Anggota Banggar DPRD lnhu tersebut.
Pada tahun 2015, dari Realisasi Anggaran APBD lnhu sebesar Rp. 1.591.664.916.196,40 yang digunakan untuk belanja modal itu hanya Rp. 246.977.757.398,72, sedang untuk belanja Barang dan Jasa mencapai Rp. 410.687.696.551,00.
“Seharusnya yang besar itu belanja modal, karena itu yang menyentuh langsung kepada masyarakat,” ujar Napitupulu Senin (17/9/2018) kemarin.
Dijelaskan Napitupulu, Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membangun Jalan, jembatan, irigasi, bangunan, meja, dll
“Sedangkan Belanja Barang & jasa adalah belanja yang digunakan untuk pembelian ATK, makan dan minum, baju, perjalanan dinas, acara seremonial, dll,” ungkapnya.
Pada tahun 2016 hal yang terjadi lagi, dimana dari realisasi anggaran APBD lnhu sebesar Rp. 1.476.370.232.973,72, yang digunakan untuk belanja modal hanya sebesar Rp. 247.686.767.181,26.
“Begitu juga tahun 2017, dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.435.334.022.912,66 yang digunakan untuk belanja modal hanya Rp. 320.878.767.181,26,” terangnya.
Coba saja hitung sendiri, hanya berapa persen APBD lnhu tersebut yang untuk rakyat, jika dibandingkan dengan untuk pegawai dan acara seremonial, tegasnya. (Man)
