RIAUDETIL.COM,PEKANBARU – Pada saat momentum pelaksanaan Dialog Interaktif “ 4 Pilar Kebangsaan, Kamis (8/6/2017) lalu di Aula Ismail Suko Komplek Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru, jajaran pengurus Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI) juga membahas terkait dengan kinerja para penyelenggara negara maupun daerah, yang semestinya harus memahami konsep dan pandangan wawasan nusantara yang begitu strategis.
Hal tersebut diungkapkan salah seorang pemuda Riau yang juga Ketua GAMARI, Larshen Yunus. Disebutkannya, kemarin baru saja Bapak Presiden Joko Widodo melantik Unit Kerjanya di Bidang Pancasila, yang diketuai oleh Yudi Latif dan diisi juga oleh para Dewan Pengarah, seperti ibu Megawati Soekarno Putri, Buya Syafi’i Ma’arif, KH Said Aqil Siradj dan sederet tokoh nasional yang telah konsisten dalam memajukan negeri ini.
“Semoga saja dengan dilantiknya Unit tersebut, maka haruslah praktik bernegara dapat dijalankan serta disesuaikan dengan wawasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan kebijakan, mulai dari tingkatan terendah, dari daerah hingga ke pusat harus memiliki landasan pengetahuan yang matang,” ungkapnya.
Wawasan Nusantara yang dimaksudkan adalah merupakan upaya yang mampu memahami dan menjaga keragaman serta stabilitas keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Keragaman rakyat di republik ini sangatlah kaya. Baik itu terkait dengan adat istiadatnya, ras, bahasa, hingga pada pemakaian busananya yang sangat beragam. Hal inilah yang semestinya menjadi perhatian kita semua dan perlu dijaga sedini mungkin. Jangan ketika milik kita dicaplok oleh Negara Malaysia tempo lalu, disitu baru perhatian kita tertuju dan berkoar-koar tak tentu arah,” ujar Larshen Yunus.
Negeri ini, lanjut Larshen, memiliki entitas yang cukup identik. Indonesia punya karakteristik khusus bila dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Bukan hanya keragaman agama, suku dan ras rakyatnya, negeri ini juga memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, seperti jajaran pulau-pulau yang begitu eksotis, bahkan sangkin banyaknya, ada juga pulau-pulau yang sampai saat ini belum berpenghuni.
Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Riau ini menambahkan, perlu diimbangi dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan DPD-RI yang mengingatkan kita semua, agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan dalam diri sendiri, tidak ada lagi ego antar mereka .
Disamping itu, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat indonesia harus terus dijaga, karena hal ini juga merupakan instrumen yang membuat perekat bagi bangsa ini. Dalam hal ini, Undang-Undang Wawasan Nusantara perlu dibuat dan hadir sebagai suatu piagam makna dan kearifan lokal bangsa kita.
“Pembangunan nilai, sosial, dan nilai ekonomi juga akan berlaku pada garis-garis besar Undang-Undang Wawasan Nusantara. Semoga kita semua bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa saling cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita cita terciptanya cita rasa cita rasa cita cita. (Rls)
