Pelalawan,riaudetil.com – Masih simpang siurnya data warga miskin di kabupaten Pelalawan membuat Dewan gerah dan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan lembaga sosial.Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Pelalawan yang dipimpin H. Abdullah Wakil Ketua Komisi I dan anggota Nasarudin.US,Rabu (11/12/2019).
Hadir dalam rapat kerja, Dinas Sosial,Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kabag ekonomi Sekretariat daerah, tim penanggulangan kemiskinan,yayasan muallaf, Baznas, Baz Imra, rumah zakat,sedekah rombongan dan aksi cepat tanggap.
H. Abdullah tegas meminta agar dilakukan verifikasi data base yang valid dan terpercaya dari tingkat desa dan kelurahan.
” Datanya harus jelas yang terdaftar di Data Miskin Terpadu Kesejahteraan Sosial,sehingga segala macam bentuk bantuan maupun program tepat sasaran. Memang harus dilakukan verifikasi ulang tanpa meragukan kerja para pendamping sosial maupun hasil musyawarah ditingkat desa maupun kelurahan. Semuanya harus bersinergi sehingga kategori miskin mendapat haknya. Jangan malah sebaliknya yang tidak semestinya malah terdaftar dan yang miskin terabaikan. Disini Kita harus hadir dengan prinsip keadilan, ” ujarnya.
Menurut H. Abdullah, tidak ada kata terlambat dalam memulai perbaikan. Semua pihak harus dapat saling bersinergi dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Pelalawan.
” Miskin yang dimaksud ini ada 3 level. Pertama penerima bantuan program keluarga harapan, untuk level ini semua warga miskin yang terdata berhak dapat. Level kedua, penerima bantuan pangan tunai dan ketiga penerima layanan seperti Jamkesda,kartu pintar dan lain sebagainya, ” ucapnya.
Disinggung soal kehadiran dewan yang minim, H. Abdullah menyebutkan adanya kegiatan partai dan sakit.
” Ya,karena yang lain ada kegiatan partai dan sakit. Jadi tidak ada masalah, rapat tetap berjalan dan menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk melakukan verifikasi data warga miskin yang lebih valid kedepannya.(ZoelGomes)
