Pelalawan, riaudetil. com – Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang berniat untuk merumahkan 5 ribuan lebih tenaga honor yang tersebar disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan mendapat perhatian dari anggota DPRD salah satunya H. Abdullah, S. Pd politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan.
Menurutnya, rencana Pemkab Pelalawan untuk memangkas ribuan tenaga honor dikarenakan dampak dari krisis anggaran perlu dibahas bersama dengan DPRD Pelalawan.
” Ini menyangkut soal kebijakan dan hajat orang banyak. Alangkah baiknya persoalan ini dapat dibahas bersama antara Pemerintah dan anggota dewan guna mencari solusi akibat minimnya anggaran yang ada.Sehingga Kita dapat bersama – sama mencari jalan keluar.Baik itu upaya dari daerah dalam peningkatan PAD, mendapatkan bankeu dari propinsi, anggaran pusat dan lain sebagainya.Rencana merumahkan tenaga honor ini nelum pernah dibahas Pemkab dengan DPRD, khususnya komisi 1. Jadi secara pribadi saya kaget,” ujar Abdullah kepada riaudetil. com, Selasa (3/7/2018)
Ditambahkan Abdullah, merumahkan 5300 tenaga honor tidak bisa begitu saja dilakukan. Pasalnya, tenaga honor dipendidikan dan kesehatan saja ada 2000 an orang.Rasionalisasi tenaga honor berdasarkan kinerja.Hanya saja tenaga pendidik honor dan kesehatan tidak ada rasionalisasi sebab itu membuat resah semua pihak.Jelas guru honor dan tenaga kesehatan tidak mungkin dilepaskan. Kita butuh bahkan kurang.
” Pengeluaran 90 M pertahun logikanya bisa digunakan untuk pembangunan fisik. Tapi jangan lupa, pembangun SDM tak kalah penting dengan pembangunan fisik.Memutus kontrak bukanlah satu satunya cara.Ini namanya seperti ketika ada tikus didapur, dapur yang dirobohkan,” tukasnya.
Abdullah berharap Pemkab dapat menahan diri atas rencana merumahkan ribuan tenaga honor. ” Kondisi ini menimbulkan keresahan.Kita berharap ada pembahasan lebih lanjut atas rencana Pemkab ini bersama DPRD,” tutupnya.(Zoelgomes)
