Pelalawan, riaudetil. com – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan H. Abdullah, S. Pd dengan tegas memastikan RSUD BLUD Selasih Pangkalan Kerinci pada tahun anggaran 2017 lalu mengalami defisit.Defisit tak hanya bakal mencapai diangka ratusan juta namun berpotensi lebih dari Rp. 1 Milyar.
Hal ini disampaikan H. Abdullah,S.Pd kepada riaudetil. com,Kamis (18/1/2018).Dirinya juga memastikan Pemkab Pelalawan telah memiliki data konkrit terkait anggaran tahun 2017 RSUD Selasih yang mengalami defisit tersebut.
” Saya punya datanya dan lebih lengkapnya Pemkab juga pasti sudah ada.Kalau data tersebut sudah sampai atau belum ke Direktur RSUD selasih dr. Ahmad Krinen atau managemen Saya tidak tahu,” papar politisi PKS ini.
Menurut H. Abdullah, operasinal atau aktifitas RSUD Selasih periode Januari hingga 31 Oktober 2017 didapat data jumlah kas sekira Rp. 406 juta lebih. Jumlah penerimaan BLUD berdasarkan sumber penerimaan Rp. 15.963 milyar lebih.Jumlah pengeluaran BLUD berdasarkan peruntukan pengeluaran Rp. 15.557 milyar lebih.Data hutang RSUD Selasih Rp. 7.9 milyar lebih,-.Jumlah piutang Rp. 6.5 milyar lebih,-.Persedian obat Rp. 933 juta lebih,obat expired Rp. 93 juta lebih- total Rp. 839 juta lebih. Sehingga defisit anggaran berkisar Rp. 157 juta lebih .Tak hanya sampai disitu, RSUD Selasih masih memiliki potensi defisit anggaran yang lebih besar disebabkan persediaan obat yang ada digudang Farmasi adalah sebagian besar stock lama yang jarang dibutuhkan oleh pasien dan berpeluang expired. Potensi defisit keuangan RSUD tanpa persediaan sehingga defisit anggaran mencapai Rp. 997 juta lebih.
Dilanjutkan H. Abdullah defisit anggaran operasi atau aktifitas RSUD Selasih Rp. 157 juta lebih dan potensi defisit anggaran RSUD Selasih Rp. 997 juta kebih tersebut disebabkan adanya permasalahan yang ditemui di RSUD Selasih diantaranya; 1.Kerjasama operasional mesin hemodyalisa (cuci darah) RSUD Selasih dengan PT. Mendjangan Jakarta dan pembagian persentase penggunaan jasa pelayanan dan jasa sarana menimbulkan defisit anggaran RSUD Selasih. 2. Persentase penggunaan dana jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan daerah berpotensi menimbulkan defisit keuangan BLUD. 3.Realisasi anggaran tidak berdasarkan skala prioritas. 4.Belum diberlakukannya firmularium RSUD. 5.Sistem informasi manajemen rumah sakit ( SIM-RS) belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
” Belum lagi soal surat pertangungjawaban seperti sejumlah dana dan lain sebagainya.Apalagi inventarisasi permasalahan di RSUD Selasih menunjukkan lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan pengawasan melekat. Manajemen dinilai gagal. Banyak pekerjaan rumah dari RSUD untuk segera berbenah. Kita berharap Pemkab segera mengambil langkah rill guna menyelamatkan RSUD Selasih. Evaluasi total mungkin yang tepat untuk dilakukan. Kita dari Dewan terus melakukan pengawasan dan pemantauan dan siap mendampingi Pemkab dalam melakukan evaluasi total di RSUD Selasih, ” ujarnya. (Zoelgomes)
