Rohil – Memasuki era tahun politik 2024 supporting gagasan dan wawasan mempercepat pertumbuhan roda Kepemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sangatlah lambat baik dari segi ekonomi, infrastruktur, sosial, seni pendidikan dan destinasi wisata.
Dalam hal keterlambatan yang dimaksud sebab banyak terjadi dinamika penuh lika-liku di internal Rokan Hilir terutama terjadi dikalangan instansi OPD itu sendiri.
Aktivis muda, Amrizal, mengatakan persoalan tersebut memang benar terjadi. Pertumbuhan roda kepemerintahan yang lambat membuat suatu daerah sulit untuk maju.
“Dalam series ini saya mengatakan para kepala OPD tidak baik baik saja alias banyak bermimpi tuh,” kata Amrizal.
Kendati demikian, terlihat kesehatan dari pada roda Kepemerintahan Rokan Hilir sangatlah lambat, akibat dari pada lemahnya suatu kepemimpinan tanpa ada monitoring dan pengawasan sangat ketat terhadap bawahannya.
Ia juga menambahkan, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, harus terhubung dengan tiga pilar yang menjadi kunci dari pembentukan sebuah kepemerintahan modern, yakni rule of law, democracy, dan good governance.
Berbicara tentang rule of law, sambungnya, maka dapat dimaknai dengan adanya asas legalitas. Dalam praktiknya, hal ini berkaitan dengan keberadaan lembaga peradilan yang bertugas mengawasi lembaga legislatif dan eksekutif jika terjadi diskriminasi di antara keduanya. Kemudian, pilar demokrasi berarti adanya kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Apabila tiga pilar tersebut telah dilaksanakan pada sebuah Kepemerintahan, dapat dikatakan good governance telah tercipta dengan sendirinya.Ingat?sudahkah para kepala OPD mensupport bupati dalam pencapaian visi dan misi” jelasnya.
Menjalani pencapaian visi dan misi roda kepemerintahan tentu saja membutuhkan support dari kalangan sektor manapun agar percepatan pertumbuhan perekonomian cepat teratasi dengan baik, begitu juga sebagai lembaga pelayanan publik,harus menciptakan kebersinambungan sistem pemerintahan pada tingkat pelayanan maka perlu adanya controlling dan pengawasan terhadap bawahannya.
“Jelasnya harus seperti itu, tingkatkan profesionalisme dalam memperjuangkan akuntabel agar setiap kepala OPD tidak melibatkan pemimpinnya dalam penyelesaian suatu perkara,” bebernya.
Dengan demikian, pernyataan dari pada aktivis itu berketujuan membangun jiwa para masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemajuan pertumbuhan perekonomian Rokan Hilir.
“oleh karna itu, jadikan itu tolak ukur dalam berkehidupan rumah tangga sendiri, support lah pemimpin yang memegang erat bhineka tunggal ika,” tutupnya.
