RIAUDETIL.COM, BAGANSIAPIAPI – Krisis ekonomi lokal saat ini kerap menjadi kritikan sosial yang mewabah kesemua lini masyarakat hingga menjadi pembicaraan hangat ditengah masyarakat dan politik.
Mengikuti perkembangan itu, Organiasi Kepemudaan dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) Rokan Hilir (Rohil) menggelar dialog interaktif, Selasa (07/11/2017) diruang aula hotel mahera jl utama Bagansiapiapi.
Uniknya lagi dalam kegiatan itu pihak dari wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil tidak hadir dan Bupati Rohil juga hanya diwakili Kepala Dinas Koprasi dan UKM, Wan Zirwanyunus.
Pemandangan tak lazim itu menciptakan krtikan untuk DPRD itu sendiri, sehingga timbul pertanyaan. Apakah perlu masyarakat Rohil menciptakan DPR jalanan.?
Menurut H Ir Amiruddin, yang juga berbicara sebagai narasumber dalam giat dialog tersebut menyebutkan bahwa kata “Defisit” dalam pengertian yang diungkapkan adalah produk pemerintah itu sendiri.
Katanya, defisit erat berkaitan dengan modal belanja dan pelaksanaan tidak sesuai dengan kapasitas uang belanja. “Kalau saja pemerintah kita (Rohil, red) tidak besar pasak dari pada tiang. Tidak ada defisit itu,”katanya.
Program pemerintah hendaklah sesuai dengan kapasitas uang yang ada jika hal ini dilakukan maka tidak akan terjadi istilah bahasa defisit.
Diibarakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Rohil ini, “jika uang kita Rp10juta maka tetapi kita belanja senilai Rp15juta maka yang terjadi adalah defisit,”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Rohil, dr Suratmin, dengan penyampaian arti defisit dalam waktu berjalan memang menimbulkan efek negatif, Namun mendatangkan efek positif ditahun mendatang.
Terkadang defisit memang diciptakan untuk menstimulasi keadaan erat antara pemerintah dan masyarakat. “jangan jadikan mimpi buruk bagi kita,”kata Suratmin.
Masih ditempat yang sama, Mewakili Asosiasi Pemerintah Desa (APEDES) Rohil, M Sahpatdri, menyebutkan kata defisit sejak tahun 2016 akhir.
Meski demikian sampai saat ini dipenghujung tahun 2017 ini pembicaraan defisit belum berakhir dan pihak- pihak pembicara dalam hal ini masyarakat belum secara pasti memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah.
Apa salusi terbaik untuk Rohil saat ini sehingga proses tunda bayar menjadi soal, sampai saat ini tidak tau siapa yang bertanggung jawab. Pertanyaan ini dikaitkan dengan solusi -solusi dan solusi.
Ketika solusi tidak ada di Rohil bagaimana denga di Riau dan bagaimana pula dengan pusat. Namun yang kerap didengar adalah hanyalah janji. “janji pencairan ketika ada aksi mau demo,”ujarnya.
Tambahnya lagi, meski saat ini defisit pemerintah daerah tetap masih melakukan acara serimonial dan dinas luar (berangkat skala rombongan, red) sementara gaji para buruh honorer dan hal lainnya belum ada solusi pasti.
Ditekankan diakhir kegiatan dialog interaktif ini dapat meghasilkan sebuah pemikiran solusi bukan sekedar program DPD IPK Rohil. (jum)
