RIAUDETIL.COM, BAGANSIAPIAPI – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno AMp menegaskan, selama ia cuti untuk mengikuti Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) sebagai Calon Wakil Gubernur mengharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu supaya pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan dengan baik.
“Selama saya cuti semua program yang sudah dirancang di APBD itu harus jalan,” tegas Suyatno usai memimpin apel pagi di Lapangan Purna MTQ Batu Enam, Bagansiapiapi, Senin (5/2/2018) kemarin.
Bupati mengatakan, selama ia cuti kurang lebih empat bulan yang dimulai pada 15 Februari 2018, maka secara otomatis Wabup menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati.
“Usulannya sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri sebagai Plt Bupati Rohil,” kata Suyatno.
Mengenai semua fasilitas-fasilitas Wabup, Suyatno mengatakan tetap seperti Wakil Bupati dan menjalankan tugas seperti Bupati. “Sekali lagi saya sampaikan selama saya cuti, pemerintahan dan pelayanan harus jalan. Kemudian saya minta menjelang Pilgubri ya kondusiflah, ngapain kita harus tidak tegur sapa, kita ingin bersama-sama,” ucapnya.
Selama cuti, lanjutnya selain jabatan yang ia tinggalkan untuk sementara waktu, tunjangan operasional, fasilitas dan lain sebagainya juga tidak boleh dipergunakan. “Termasuk honor-honor saya. Bilamana ada honor dari OPD itu tidak boleh saya ambil, karena saya kembali ke titik nol, kembali ke masyarakat biasa,” katanya.
“Saya juga minta tolong ingatkan saya, jangan sempat nanti saya kecolongan terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas negara, termasuk honorarium dan tunjangan operasional saya. Bilamana ini terpakai menggantinya susah. Untuk itu saya mengingatkan khusus Bendahara misalnya itu jangan dilakukan. Tapi bulan Januari hingga pertengahan Februari 2018 sampai disitu saja itu boleh, karena itu hak saya. Tapi setelah itu selama saya cuti itu tidak boleh,” sambung Suyatno.
Ia juga mengingatkan kepada ASN, dalam menghadapi tahun politik ini sesuai dengan aturan berlaku yang namanya ASN itu dilarang berpolitik. “Jadi pada hakikatnya ASN bekerja sajalah. Jangan nanti membawa kesana-kemari salah satu pasangan, karena ini akan membahayakan diri yang bersangkutan,” katanya mengingatkan.
Sebagai ASN menurut dia tentunya harus melakukan tugas-tugas kedinasan, pelayanan masyarakat, menyiapkan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya masing-masing.
“Jangan berpolitik, tapi diantara sebanyak ASN itu pasti ada. Saya ambil contoh seseorang keluarga maju, tak mungkin keluarganya diam, bagaimana caranya dia pasti membuat sebuah gerakan-gerakan. Ya kalau itu tidak ketemu dengan tim, Panitia Pengawas (Panwas) dan lain sebagainya selamatlah dia. Tapi nanti kalau sudah ketemu dengan Tim, Panwas itu kan membahayakan diri yang bersangkutan. Sekali lagi saya menyampaikan dan berharap yang namanya ASN itu janganlah melakukan hal itu,” pungkasnya.(jum)
