RIAUDETIL.COM, RENGAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui Badan Anggaran (Banggar) sepakat tidak melanjutkan proses rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura kepada wartawan di gedung DPRD Inhu, Selasa (28/9/2021) kemarin.
Dikatakannya, Banggar sudah sepakat tidak melanjutkan proses dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2021, karena mengingat waktu yang hanya tersisa dua hari.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa, proses KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 tidak dilanjukan Ini sudah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhu saat rapat banggar yang dihadiri Sekdakab selaku Ketua TAPD.
“KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 baru disampaikan Pemkab Inhu kepada DPRD tanggal 21 September. Padahal, sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA-PPAS Perubahan 2021 paling lambat harus disampaikan tiga bulan jelang akhir tahun dan sudah dalam tahap pengesahan,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa, Pimpinan DPRD, H. Suwardi Ritonga sebelumnya sudah menyurati TAPD. Bahkan sampai tiga kali, tapi tidak ada jawaban, dimana seharusnya KUA-PPAS Perubahan 2021 paling lambat harus disampaikan minggu pertama Agustus dan Rancangan APBD Perubahan disampaikan minggu kedua.
“Kenyataanya, KUA-PPAS Perubahan disampaikan 21 September, bila dipaksakan melanjutkan proses pembahasan dalam dua hari ke depan, resikonya sangat besar. Karena dalam KUA-PPAS Perubahan 2021 ada penambahan anggaran Rp260 miliar,” urainya
Dijelaskan Elda, lambatnya penyampaian KUA-PPAS Perubahan ini akibat terjadi masalah pada aplikasi SIPD dalam penganggaran sehingga digunakan sistem manual.
“Yang jadi pertanyaan kenapa kendala aplikasi tersebut hanya di Inhu, sementara kabupaten lain lancar,” tegasnya.
Dirinya berharap, Pemkab Inhu sebagai penyelengara pemerintahan mengikuti aturan yang berlaku agar tidak ada persoalan seperti ini kembali berulang. (man)
