Pelalawan, riaudetil.com – Pemerintah Kabupaten Pelalawan diminta untuk meningkatkan keterlibatannya dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi.Salah Satunya dengan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi korporasi yang terlibat kebakaran lahan dan hutan (karlahut).
Hal ini disampaikan Salehuddin, A. Md. Pi politisi PKS yang juga anggota DPRD Pelalawan kepada riaudetil.com, Rabu (18/9/2019).Menurutnya, pencabutan izin korporasi dianggap perlu apabila perusahaan yang sama lagi-lagi terbukti dan terlibat dalam bencana ini.
” Ya berarti sangat jelas perusahaan lalai dalam menjaga kawasan usahanya. Pemkab jangan tutup mata dan harus mengambil tindakan tegas.Pemkab Pelalawan harus sungguh – sungguh dalam pemberian efek jera,” terangnya.
Menurutnya, dampak dari karlahut yakni kabut asap sudah sangat mengancam kesehatan masyarakat luas.
” Jika kabut asap yang terjadi saat ini akibat ulah oknum tertentu, ya segera usut dan tindaklanjuti saja. Apalagi, kalau ada yang dengan sengaja membakar lahan dan hutan harus diberikan sanksi tegas ,” paparnya.
Salehuddin juga berharap semua pihak berperan aktif melakukan tindakan pencegahan, termasuk peran warga dan pihak perusahaan agar kondisi seperti sekarang ini tidak dimanfaatkan untuk membuka lahan dengan cara dibakar.
“ Jika ada oknum yang kedapatan dengan sengaja membakar lahan dan hutan kita minta pihak kepolisian bersikap tegas dan mengusut tuntas, karena kabut asap ini sudah sangat berdampak sekali bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Salehuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Bersama Satgas Karlahut Kabupaten Pelalawan yang telah bertupus lumus dalam pemadaman areal yang terbakar.(ZoelGomes)
