Dipertanyakan, Pejabat Eselon II di Pelalawan Lebih Memilih Jadi Staf Ahli 

  • Bagikan
Pelalawan, riaudetil.com – Fenomena banyaknya pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Pelalawan lebih memilih menjabat sebagai staf ahli semakin santer tendengar.
Hal ini sempat ditanyakan riaudetil.com kepada Bupati Pelalawan H.M.Harris saat bersama awak media dikantin kantor Bupati Pelalawan, Kamis (6/2/2019).Meski tak menampik hal tersebut,Bupati lebih banyak membahas soal peran Kepala OPD dan staf ahli.
” Jelasnya harus dipahami dulu.Staf ahli memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan daerah.Kehadiran staf ahli membuat terang sesuatu bagi kepala daerah.

Secara teoritis, staf ahli adalah jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” Kepala Daerah dibidang tertentu atau bisa disebut juga tim kreator di pemerintah daerah. Makanya dalam memilih pejabat yang duduk sebagai  staf ahli juga tidak sembarangan,” ucap Bupati

Bupati Harris juga menyebutkan pejabat eselon II yang menduduki sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki semangat dan motivasi kerja, ulet tekun dan gigih dan paling penting inovasi.OPD ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Antara atasan dan bawahan juga harus saling menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik bukan malah sebaliknya,bebernya.
Terkait hal ini, politisi PKS H.Abdullah,S.Pd yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan angkat bicara. Menurutnya, jika benar banyak pejabat eselon II lebih memilih menjadi staf ahli, maka Pemkab Pelalawan harus segera melakukan evaluasi.
” Faktor – Faktor penyebabnya harus dicari. Contohnya saja apakah karena SKB 3 menteri atau faktor lain yang tentunya akan ditindaklanjuti hingga ketingkat Menpan RB.Saya menilai kondisi ini berdampak negatif.Kita khawatir orang yang berpotensi tak mau ambil resiko secara struktural eselon dengan tanggung jawab anggaran dan kegiatan dikarenakan perlindungan hukum yang lemah.Sehingga ASN lebih memilih tidak memegang jabatan.Ini berdampak kepada kinerja OPD. Pemkab harus segera evaluasi agar target – target RPJMD yang sedang dalam revisi tercapai,” tukasnya. (ZoelGomes)

  • Bagikan