Pelalawan, riaudetil. com – Jelang penghujung tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) di 14 puskesmas yang berada di Kabupaten Pelalawan.
Dari hasil evaluasi, ada 4 puskesmas dimana pendapatan BLUD masih dibawah rata – rata puakesmas lainnya. 4 puskesmas tersebut yakni puskesmas pelalawan, bunut,bandar petalangan dan bandar seikijang.
Demikian disampaikan dr. Endid R Prariknyo Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan,Rabu (21/11/2018).Menurutnya, pendapatan standar pertahun rata – rata yakni Rp 600 juta.Sementara 4 puskesmas tersebut pendapatannya masih dibawah Rp. 600 juta.
” Puskesmas Ukui yang sudah berakreditasi bintang empat atau utama pendapatan BLUD nya mencapai 1,5 M pertahun.Bahkan,sejumlah masyarakat Kavupatrn Inhu seperti dari Lirik berobat ke puskesmas Ukui, ” paparnya.
Ditambahkannya, berbagai kendala menyelimuti 4 puskesmas yang pendapatannya dibawah rata – rata. Mulai dari keterbatasan wilayah, kurangnya pasien umum, pasien BPJS yang masih minim.
” Seperti puskesmas di kecamatan pelalawan dimana hanya satu kelurahan saja yang mendaftar BPJS. Begitu juga masalah pasien dari perusahaan,minat masyarakat yang kurang ke puskesmas dan lain sebagainya dan menyebabkan berkurangnya pendapatan BLUD,” ucapnya.
Dikatakannya, dari hasil evaluasi untuk kinerja dan pelayanan sudah sangat baik. Hanya saja butuh inovasi dan langkah rill agar meningkatkan pendapatan.
” Contohnya dengan membentuk tim promosi sehingga minat masyarakat berobat ke puskesmas manjadi tinggi.
Medepannya juga pasieun umum universal coverage atau jaminan kesehatan semesta dimana semua orang mendaftar bpjs mengambil pelayanan harus berjalan, ” tukasnya.
Pelaksanaan BLUD puskesmas Kabupaten Pelalawan sudah mencapai target.Artinya seluruh program sudah dilakukan dengan semestinya. ” Hanya saja tentu kelebihan atau Silpa yang dimiliki puskesmas berbeda- beda.Ada yang berlebih banyak ada yang sedikit.Tentunya anggaran yang lebih ini bisa digunakan kembali tahun depan,” papar Kadiskes.
Kembali Sebut Endid, Puskesmas secara rutin dievaluasi serta dilakukan pendamping, yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI perwakilan Provinisi Riau.
“Penerapan PPK BLUD di 14 puskesmas sudah berjalan optimal. Jika ada puskesmas yang tak bisa menjalankan sistem ini, maka tak bisa lagi melanjutkan BLUD ke depannya,” ucapnya.
Lebih lanjut Endid menegaskan untuk itu puskesmas harus bisa meningkatkan kinerja dan pelayanan melalui ketersediaan sumber dana dan kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, tutupnya. (ZoelGomes)
