Pekanbaru, riaudetil. com – Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk kali ke – 6 Kepulauan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Jumat (18/5/2018) kemaren.
Hadir dalam acara itu, Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun MT, Auditor Utama (Tortama) V BPK RI Bambang Pamungkas, Ketua BPK RI Perwakilan Riau Harri Purwaka SE MSF AK CA,Bupati Pelalawan HM. Harris, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH,Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan Hanafie, S. sos, M. Si.
Penyerahan LHP langsung dilakukan oleh Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun MT kepada Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH dan Bupati Pelalawan HM. Harris.
“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI sesuai hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang juga berhasil mempertahankannya sebanyak 6 kali, mudah – mudahan dapat mendorong lebih terciptanya Akuntabilitas dan Transparansi keuanga daerah yang menjadi kebanggaan,” ujar Anggota V BPK RI Ir Isma Yatun M.
Seperti diketahui, Opini WTP ini diraih Pelalawan untuk keenam kalinya secara berturut-turut.Terhitung sejak Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemkab Pelalawan tahun 2012 hingga 2017 ini.Tahun 2018 merupakan tahun keenam secara berturut-turut Kabupaten Pelalawan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau dibawah kepemimpinan Bupati Pelalawan HM. Harris atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penggunaan APBD Tahun Pencapaian ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Pelalawan dalam menyusun dan dan menyajikan laporan keuangan yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Pelalawan, HM Harris kepada awak media menyatakan WTP yang diraih untuk keenam kali ini merupakan komitmen dan keseriusan seluruh elemen Pemerintah didukung oleh masyarakat dalam pe gelolaan dan pengunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peruntukan yang diharapkan melalui kelengkapan dan kesempurnaan laporan yang disajikan.
” Pencapaian ini jangan berhenti disini namun terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pengelolaan keuangan dan aset Kita terus membaik.Semoga prestasi ini menjadi pemicu kepada seluruh pihak terutama dilingkungan Pemkab Pelalawan dalam menggunakan anggran dengan sebaik mungkin, ” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH. MH menyampaikan Predikat WTP yang diberikan oleh BPK RI untuk yang ke enam kalinya secara berturut-turut tak terlepas dari Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang terus menerus menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya.
Khususnya peran seluruh OPD dan jajaran yang ada untuk menjalankan pengelolaan keuangan, yang baik di Pemda Kabupaten maupun di desa, yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Apresiasi kami atas kinerja bidang keuangan dan semua OPD di Pelalawan yang telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.DPRD Pelalawan sebagaiaman fungsinya terus mendorong pemkab menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan penuh tanggungjawab ,” pungkasnya.
Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017 tersebut, Predikat WTP terhadap LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2017 selain diberikan kepada Pemkab Pelalawan juga diserahkan kepada Kabupaten Kepulauan meranti, Siak dan Inhu. Yang diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD masing-masing. ( ZoelGomes)
