Pelalawan,Riaudetil.com – Ir.M.Syahrul Syarif,M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Kabupaten Pelalawan dalam laporannya pada acara penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Kamis (16/3/2017) menyampaikan bahwa Musrenbang Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 telah menghasilkan Kesepakatan Pilihan Program Kegiatan prioritas.
” Pada proses selama 2 hari pelaksanaan Musrenbang seluruh perangkat Daerah telah menyampaikan dan memaparkan bahan usulan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan telah dibuat berita acara pembahasan.Seluruh berita acara pembahasan dan hasil – hasil kesepakatan ini berikutnya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan diacu dalam pelaksanaan mekanisme berikutnya,” papar M.Syahrul Syarif.
Adapun hasil kesepakatan dirincikan sebagai berikut :
1. Dari 2.295 usulaan prioritas Kecamatan disepakati sebayak 1.283 usulan prioritas yang diakomodir di dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) tahun 2018
Dengan demikian,tidak semua item usulan dapat diakomodir.Hal ini disebabkan antara lain ; Keterbatasan kemampuan anggaran Pemkab Pelalawan.Program yang diusulkan tidak masuk dalam kegiatan prioritas RPJMD tahun 2006-2021 dan Renstra PD tahun 2006-2021,dan sesuai dengan skala prioritas jika memenuhi syarat teknis dan administrasi pendukungnya,disamping itu menjadi kewenangan Pemprov dan atau Pemerintah pusat,maka akan diusulkan melalui sumber dana APBD Propinsi Riau dan atau APBN,serta sumber dana lainnya yang sah.
Selanjutnya,kegiatan yang diusulkan belum urgen untuk dibiayai pada tahun 2018 dan Kegiatan yang diusulkan masih bersifat keinginan yang bukan merupakan jawaban terhadap permasalahan utama yang dihadapi.
2.Program atau kegiatan prioritas yang diajukan PD dan disinkronkan denagaan usulan Kecamatan kemudian dibahas dalam 4 kelompok bidang dimana disepakati sebanyak 160 program yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.934.680.212.403,00 dengan rincian Kelompok 1 bidang sosial dan Pemerintahan sebesar Rp.319.986.862.403,00.Kelompok II bidang pengendalian,evaluasi dan inovasi daerah sebesar Rp.55.919.830.000,00.Kelompok III bidang ekonomi dan kerjasama sebesar Rp.83.005.690.000,00.Kelompok IV bidang infrastruktur dan lingkungan hidup sebesar Rp.475.767.830.000,00.
Ditambah dengan belanja Program non urusan Rp.248.723.066.052,00 sebesar serta belanja tidak langsung sebesar lebih kurang Rp.731.115.259.445,00 maka perkiraan kebutuhan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.914.518.537.900,00.
3.Usulan untuk pembiayaan melalui sumber dana APBD Propinsi Riau sebanyak 284 usulan dengan pagu sebesar Rp.432.536.000.000,00 terdiri dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup sebanyak 69 usulan dengan pagu sebesar Rp.387.050.000.000,00.Bidang sosial dan pemerintahan sebanyak 177 usulan dengan pagu sebesar Rp.20.311.000.000,00.Bidang Ekonomi dan kerja sama sebanyak 38 usulan dengan pagu sebesar Rp.25.175.000.000,00.
4.Usulan untuk pembiayaan yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sebanyak 229 usulan dengan pagu sebesar Rp.1.187.479.380.000,00.
” Dalam pelaksanaan musyawarah,diskusi dan pembahasan usulan program dan kegiatan selama 2 hari berturut – turut antara peserta Kecamatan,Perangkat Daerah dan anggota Dewan Terhormat serta Stake Holder yang hadir berlangsung secara kondusif dan penuh antusias yang didukung sikap pro aktif dan kehadiran yang maksimal terutama Perangkat Daerah pada diskusi teknis,” papar M.Syahrul Syarif. (ZoelGomes)
