RIAUDETIL.COM,ROHUL – Terhitung sejak tanggal 3 Maret 2019 lalu, 5 Komisioner KPU Rohul sudah memasuki masa Purna Bakti. Namun hingga kini, 5 jabatan Komisioner KPU Rohul tersebut masih lowong. Banyak pihak khawatir, kekosongan tersebut berpotensi menganggu persiapan KPU Rohul hadapi Pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari
Kekawatian terganggunya, persiapan KPU Rohul menghadapi Pemilu 2019 akibat kekosongan Komisioner, dan itu langsung ditepis Komisioner KPU Riau, Devisi partisipasi masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto.
Dokatakanna, bahwa kekosongan Komisioner KPU Kabupaten/ Kota secara langsung sudah diambil alih KPU Provinsi Riau. Selama terjadinya kekosongan Komisioner, kendali KPU Kabupaten Kota dipegang KPU Riau dalam artian semua kebijakan di KPU Kabupaten Kota, diambil alih KPU provinsi Riau.
“Ini tidak bakal menganggu persiapan lah, kami monitor terus daerah,” tegas Nugroho, Senin (4/3/2019).
Jelas Nugroho, pengisian jabatan komisioner KPU Rohul dan Kabupaten/ Kota lainya yang kosong, saat ini tinggal menunggu pengumuman pleno Hasil Fit And proper yang sudah dilakukan KPU Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
“Kemungkinan Senin sore ini, sudah ada hasilnya. Karena plenonya hari ini, dan ketika pleno sudah selesai, maka langsung di umumkan di website KPU Riau. Sementara pelantikan KPU Kabupaten/Kota, kemungkinan dilaksanakan besok di Bandung karena pimpinan KPU Riau Kebetulan ada acara Rakornas disana,” jelasnya.
Kemudian, mantan Komisioner KPU Rohul Elfendri menyebutkan, diakhir masa jabatan, Komisioner KPU masih meninggalkan beberapa pekerjaan salah satunya persiapan Logistik Pemilu dan Rekrutmen KPPS.
“Terkait rekrutmen KPPS itu yang lebih berperan itu adalah PPS, jadi KPU sebenarnya hanya mengontrol dan memantau proses jalan atau tidak, dan tugas itu kita sudah diserahkan ke sekretariat,” ucapnya.
Jelasnya lagi, selama menjabat sebagai komisioner ada beberapa kemajuan dan terobosan yang sudah dilakukan Komisioner KPU Rohul priode 2014-2019. Diantaranya terkati pembersihan data pemilih khusunya di Kawasan perusahaan.
“Dimana kemajuan lain yang sudah dicapai yakni pengawasan dan kontrol terhadap kualitas pemungutan suara. Hal ini dibuktikan dengan pemberian bimtek penyelenggara Pemilu hingga ke tingkat bawah dan itu sudah kemajuan yang sudah luar biasa, dimana pilgubri kita tidak ada tuntutan hukum,” paparnya.
Kemudian Kemajuan lainnya yang sudah ducapai, adalah data-data hasil pemungutan suara dari bawah sampai kea atas clear tanpa ada gugatan atau temuan pelanggaran.
Selanjutnya, sosialisasi Pemilu juga sudah menyentuh tingkat kelompok masyarakat marginal,bukan hanya di kota kota, dan kaum terdidik di sekolah, tapi juga masyarakat marginal baik secara daerah dan pengeatuahan dan ekonomi.
Beberapa kemajuan tersebut, turut mendorong meningkatnya partisipasi pemilih pada setiap Pemilu di Rohul, Seperti pada pilgubri 2013 Partisipasi Pemilih Rohul hanya 59 persen dan meningkat pada pilgubri 2018 menjadi 64 persen.
“Kita berharap, apa yang sudah berhasil kami lakukan, lebih ditingkatkan komisioner baru. yang perlu menjadi perhatian mungkin dalam hal pelaskanaan kerawanan pemilu. secara nasional kita masih dikatogerikan awas artinya belum aman,“ katanya.
Ke 5 Komisioner KPU Rohul masa bakti 2014-2019 yang memasuki masa Purna Bakti yakni, Fahrizal, ST, MT, Elfendri, ST, M Eng, Nofriser, S.sos, MM, Sri Wahyudi S.kom, M.kom dan Hj Fitriati IS,SE.
Dari 5 Komisioner KPU Rohul tersebut, 2 Komisioner diantaranya yakni Elfendri, ST, M Eng dan Hj Fitriati IS,SE, masih berpeluang menjabat kembali karena masuk dalam 10 besar dan tinggal menunggu hasil Fit And Proper.”***(Mad).
