RIAUDETIL.COM – Zulkifli Hasan (Zulhas)kembali terpilih menjadi Ketum PAN untuk kedua kalinya. Zulhaslantas melempar sinyal soal merapatnya PAN ke dalam koalisi pemerintah. Namun, ada perhitungan untung rugi sebelum PANmenentukan arah langkahnya.
Mulanya, sinyal merapatnya PAN ke koalisi pemerintah itu disampaikan oleh Zulhas dalam pidato penutupan Kongres V PAN. Zulhas menyebut PAN rugi bila mengusung taglineoposisi yang lebih dulu dipakai oleh PKS.
“Kalau oposisi itu sudah diambil tagline-nya oleh PKS. Kalau kita ikut masuk ke situ, isu oposisi yang sudah diambil oleh itu temenkita partai itu akan sangat merugikan kita,” kata Zulhas dalam sambutannya menutup Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (12/2).
“Oleh karena itu, kita mesti menentukan positioningkita kemudian. Dengan siapa kita mesti berteman. Paling tidak kita tidak bermusuhan dengan banyak orang,” sambung Zul.
Sinyal-sinyal yang dilontarkan oleh Zulhas sudah lama diketahui oleh politikus senior PAN, Drajad Wibowo. Drajad adalah rival Zulhas, Mulfachri Harahap, dan juga Asman Abnur yang belakangan mundur sebelum pemungutan suara. Namun, Dradjad kalah di proses perhitungan suara, dia hanya mendapat suara 6 suara.
“Sikap politik bang Zul terkait posisi PAN dengan pemerintah sudah diketahui semua kader PAN sejak lama. Hal ini juga sudah berkali-kali disampaikannya kepada para pemegang hak suara di Kongres,” ujar Dradjad kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Drajad menghormati apa pun keputusan Zulhas ke depan. Sebab, kata Drajad kali ini yang memiliki wewenang adalah Zulhas.
“Preferensi bang Zul sebagai Ketum adalah tidak beroposisi, tapi mendukung pemerintah. Sekarang Bang Zul memegang mandat penuh dan sah untuk mendukung pemerintah, terlepas nanti bagaimana bentuknya. Semua kader PAN, termasuk saya, mempunyai kewajiban moral untuk menghormati dan mengikuti keputusan Bang Zul sebagai Ketum. Memang begitu lah berdemokrasi yang benar, setelah keputusan dibuat dalam demokrasi, ya kita semua mengikuti keputusan tersebut,” sambungnya.
Tanggapan Partai Oposisi
PKS yang sempat disebut-sebut Zulhas pun angkat bicara. PKS menilai tiap partai pasti punya kebijakan masing-masing. Namun, sikap oposisi yang diambil PKS merupakan manifestasi dari mekanisme demokrasi.
“Tiap partai punya kebijakan masing-masing. Dan PKS mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai bagian dari cinta dan melayani negeri agar ada mekanisme check and ballances. Demokrasi Indonesia justru perlu #KamiOposisi agar pemerintah bekerja dengan benar, dan bekerja cedas. PKS yakin insyaallah pilihan #KamiOposisi sehat dan baik bagi demokrasi Indonesia,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (12/2/2020) malam.
Terkait kata ‘rugi’ yang dipakai Zulkifli, Mardani menilai pernyataan itu keliru. Menurutnya, oposisi justru memiliki keuntungan dibanding pro pemerintah, hal itu bisa dilihat, lanjut Mardani dengan kebebasan ruang gerak.
“Kami justru (menilai) yang pro pemerintah sudah penuh sesak. Partai justru perlu ruang gerak yang luas. Ruang #KamiOposisi justru luas,”
Tanggapan Partai Koalisi
Tanggapan berbeda juga diutarakan oleh partai koalisi pemerintah. Salah satunya adalah Partai NasDem yang mengungkapkan kekecewaannya.
“Saya sudah illfeeldengan kelakuan partai partai politik sekarang, sudah pada tidak punya kehormatan, sepertinya semua cara ditempuh demi 2024 tetap bertahan atau makin berkuasa,” ujar Ketua DPP NasDem Irma Chaniago kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Menurut Irma di tahun ini partai politik tidak menjalankan sistem efektif dan tidak melakukan fungsi pengawasan ke pemerintah. Irma bahkan mengaku kecewa dengan pemerintah yang menerima partai yang semulanya oposisi menjadi koalisi saat ini.
“Terus terang saya juga kecewa pada pemerintah, karena tidak punya keinginan juga untuk menjaga iklim demokrasi dengan membiarkan partai-partai yang kalah, tetapi berada di luar dan menjadikan mereka sebagai checks and balances,” tuturnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak merasa kurang dengan koalisi sebelumnya. Dia pun memperingatkan agar pemerintah hati-hati dengan partai yang semulanya lawan menjadi teman.
Sementara itu, PDIPtak ingin berbicara jauh terkait sinyal PAN merapat ke koalisi. PDIP menilai PAN mestinya berembug terlebih dahulu.
“Tak baik mengomentari keputusan rumah tangga tetangga. Yang disukai para founding fathers kita adalah musyawarah, orang Jawa bilang rembugan, maka bermusyawarahlah,” ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Secara pribadi, Bambang menyambut baik bila PAN bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, Bambang menilai semuanya harus diputuskan secara resmi.
“Kalau saya, ya makin banyak yang mendukung ya makin baik, soal partai itu ya keputusan DPP partai dong,” ucapnya.
Pacul tak ingin berspekulasi terlalu jauh soal sinyal PAN masuk koalisi. Dia pun mengungkapkan belum ada bahasan PAN masuk koalisi di DPP PDIP.
Hal senada juga disampaikan oleh PPP. PPPmenyatakan bahwa pembicaraan terkait koalisi harus melibatkan Presiden Jokowi.
“Saya begini, kalau soal koalisi pemerintahan itu kan tentu harus merupakan pembicaraan-pembicaraan antara presiden sebagai kepala pemerintah dengan partai koalisi bersangkutan,” kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
PPP yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi menunggu kejelasan pernyataan Zulhas soal masuk koalisi. Arsul menyakini Zulhas akan memberikan sikap arahan PAN ke depan.
“Jadi kita lihat dululah ya, supaya jelas. Saya yakin Pak Zul akan memperjelas ucapannya itu. Saat ini, menurut kami di PPP itu belum bisa disimpulkan bahwa PAN itu pingin masuk ke dalam koalisi pemerintahan,” ujarnya.***(detik.com)
