RIAUDETIL.COM, PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dibawah kepemimpinan Bupati HM Harris untuk kelima kalinya meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemkab Pelalawan. Dimana predikat opini WTP ttelah diterima berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2016.
Atas capaian yang diraih Pemkab Pelalawan ini, Bupati Pelalawan HM Harris mmenyatakan bahwa keberhasilan meraih opini WTP dari BPK merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus juga tantangan.
“Capaian opini WTP selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, raihan opini WTP merupakan hasil kerja dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dukungan dan doa oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH MH menyampaikan rasa bangganya dengan prestasi Pemkab Pelalawan yang berturut–turut selama 5 tahun meraih WTP.
“Kita dari DPRD Pelalawan mengapresiasi terhadap prestasi yang telah diraih Pemkab Pelalawan dengan harapan terus ditingkatkan kedepannya. Tentu ini berkat kerjasama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan. Kita berharap Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengontrol sistem keuangan daerah. Kita meminta kerjasama serta masukan dari BPK dalam mengontrol sistem keuangan daerah sehingga sistem yang dibangun menjadi pedoman dasar dalam melakukan tertib administrasi keuangan daerah,” ujarnya.
Ditambahkan Nasarudin yang juga politisi Golkar ini, dengan diterimanya hasil laporan keuangan WTP murni merupakan bentuk komitmen Pemkab Pelalawan dalam mengelola keuangan dan aset tahun 2016.
“Tahun 2016 merupakan tahun pertama penerapan standart akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pemkab Pelalawan yang berhasil dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadikan prestasi ini sebagai momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jelas kita bersyukur dengan capaian ini,” tukasnya.
Dikatakannya, dengan prestasi ini kiranya dapat ditularkan oleh Bapak HM Harris jika nanti menjadi Gubernur Riau. “Ya tentunya prestasi yang diraih Pelalawan dalam sistem pengelolaan ini dapat ditularkan ke Provinsi Riau oleh Bapak HM Harris,” tutupnya.
“Jika terdapat persoalan dalam pengelolaan keuangan, maka BPKAD turun langsung ke OPD. Contohnya saja permasalahan dalam administrasi aset yang belum ditemukan,” tuturnya.
H Devitson SH MH selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan daerah ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Pertama, segi kepatuhan dan aturan. Kedua, segi penyusunan laporan/subtansi dan ketiga penataan aset.
Segi kepatuhan dan aturan sangat menjadi perhatian, mulai dari proses penyusunan anggaran dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat baik yang termaktub dalam UU Keuangan Negara maupun Permendagri.
Demikian pula dengan segi penyusunan laporan dimana ada 7 laporan yang harus disiapkan. Dimana subtansi laporan harus sesuai apa yang diminta BPK.
Selanjutnya, penataan aset. Dalam menyusun neraca disitulah termaktub kekayaan daerah tanah bangunan kendaraan yang disajikan dengan baik dalam keuangan.
Ditambahkannya, WTP bukanlah tujuan, namun terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan administrasi, keberadaannya dan kepastiannya.
“Tentunya pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan RPJMD yang ada serta berkesinambungan. Sehingga program pembangunan dengan menggunakan anggran APBD dapat efektif dan efisien dalam penggunaannya,” terang Devitson.
Saat ini, sambung Devitson, keterbukaan informasi bisa diupload dan bukan lagi barang yang disembunyikan. Melalui Simda Sistem Informasi keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah dapat terus dipantau.
“Pemkab Pelalawan terus melakukan evaluasi melalui Rapat setiap bulannya dan rapat realisasi fisik keuangan guna mengetahui capaian tarhet kinerja.Terutama sekali melakukan evaluasi terhadap program,” jelasnya. (Advertorial)
