RIAUDETIL.COM,JAKARTA – Kondisi abrasi pantai pulau terluar di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sudah sangat mengkhawatirkan. Wilayah yang terparah terkena abrasi pantai adalah Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Desa Tenggayun yang berhadapan dengan Selat Melaka berbatas luar dengan negara tetangga Malaysia. Tiap tahun, lajunya abrasi pantai mencapai puluhan meter.
Abrasi yang sudah mencapai titik kritis membuat Komisi II DPRD Bengkalis melakukan pertemuan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI guna mencari solusi dan meminta penambahan alokasi anggaran.
Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Rubi handoko dalam forum rapat tersebut meminta kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menambah alokasi anggaran dan memperluas penanggulangan penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Karena abrasi yang terjadi saat ini tidak seimbang dengan alokasi anggaran yang ada. “Bukan hanya abrasi saja ini juga berkaitan kedaulatan negara,” ujarnya.
Sekretaris Bappeda, Rinto memaparkan, tentang abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, “Intinya kita berharap dengan status Bengkalis sebagai PKSN prioritas 2020-2024, pemerintah pusat mengalokasikan program dan kegiatan di Kabupaten Bengkalis, bukan sebatas status, angka 2,3 T telah kita hitung berdasarkan kondisi rill lapangan. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan APBN kita akan mendorong agar kementerian PU dahulukan titik-titik kritis, yang dampaknya paling luas. Mungkin tidak 2,3 T, namun seharusnya dapat mengcover titik-titik kritis tadi. Abrasi menjadi isu penting di Kabupaten Bengkalis, karena bukan hanya soal lahan yang hilang. Namun lebih besar lagi persoalan kedaulatan NKRI,” kata Rinto.
Mendengar paparan Komisi I dan Sekretaris Bappeda, kasubdit Pantai Kementerian PUPR, Anggi berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk abrasi yang terjadi di Bengkalis. Ia akhirnya mengetahui abrasi di Pulau Bengkalis mengancam jalan, perumahan penduduk, dan kebun-kebun masyarakat.
