RIAUDETIL.COM, RENGAT -Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, terhadap dugaan korupsi serta kasus SPPD fiktif di lingkungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (lnhu) membuat mahasiswa Inhu mulai geram.
Karena kasus ini terkesan lamban dan diduga penegak hukum bermain mata dengan jajaran elite politik, kata llham Permana, selaku juru bicara PM (Persatuan Mahasiswa) Inhu – Pekanbaru, Rabu (24/7/2019) melalui pesan WA nya.
Lebih lanjut disampaikannya, saling lempar kasus, membuat kasus ini sering menguap di permukaan dan dikhawatirkan akan menghilang atau di SP3 kan.
“Karena lamanya proses pemeriksaan sehingga di takutkan hilangnya barang bukti,” ujarnya.
Kepala Bidang Jaringan Organisasi PM Inhu – Pekanbaru ini juga mengungkapkan, bahwa hal ini tidak bisa didiamkan begitu saja, karena ini dapat menjadi cerminan buruk bagi penegakan hukum di wilayah Inhu.
“Komitmen untuk memberantas habis masalah korupsi seakan akan mustahil dilakukan apabila kasus ini tidak terselesaikan,” ujarnya lagi.
Korupsi berjamaah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya pada periode 2009-2014, dimana saat itu menyeret sejumlah nama dewan aktif di DPRD Inhu, dan jangan sampai hal ini terulang kembali, tuturnya.
‘Seharusnya ini dapat dijadikan pengalaman terhadap semua anggota dewan dan bukan dijadikan ajang reuni korupsi berjamaah,” tegasnya.
Sementara Bendum (Bendahara Umum) PM Inhu Pekanbaru, Ade Saputra juga menuturkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang tersistematis, terstruktur dan masif, karena posisinya selalu berada di lingkaran uang.
“Temuan BPK dan kasus pemalsuan SPPD fiktif oleh DPRD lnhu sudah membuat masyarakat kecewa,” terangnya.
Sehingga harus segera dilakukan penangkapan serta penetapan tersangka. Kami akan lakukan konsolidasi dan pengkajian isu bersama seluruh rekan-rekan mahasiswa asal Inhu.
“Kita juga akan menghimpun kekuatan bersama untuk ikut mengawal berjalanya kasus korupsi ini agar dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya,” tutupnya. (Man)
