RIAUDETIL.COM, RENGAT – Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Jumat (13/11/2020) terhadap pengantar nota keuangan tahun anggaran 2021 senilai Rp1,4 terliun lebih mengusulkan 6 poin kegiatan belanja daerah yang menyentuh masyarakat.
Dari 6 poin usulan di pandangan umum fraksi PKB yang disampaikan oleh jurubicara fraksi PKB Dodi Irawan, SHi mulai dari insfratrukur, sampai dengan bidang pendidikan dan kesehatan, poin usulan nomor 5 dan nomor 6 fraksi PKB menohok (menusuk miring,red) pihak eksekutif sebagai eksekusi pelaksanaan pembangunan di Inhu.
Berikut 6 poin pandangan umum fraksi PKB DPRD Inhu, pertama, Pemda diminta melakukan review program pembangunan yang belum tercapai, penggunaan anggaran belanja belum proporsional dan belanja pembangunan insfratrukur belum merata, ada jalan Kabupaten Inhu yang didesa desa belum tersentuh APBD sama sekali.
Berikut jalan kabupaten di desa yang tak pernah disentuh pembangunan terdapat di desa Serai Wangi, Pauh Ranap, Pesajian, Peladangan, punti kayu, Sencano Jaya, Sungai Aur, Pelangko, Sungai Golang, Polak Pisang, dan sebagian besar desa desa di Kecamatan Rakit Kulim.
Kemudian insfratrukur yang tidak tersentuh APBD adalah desa Pulau Jumat, Kampung Pulau, Lubuk Batu Jaya, Alim, Sipang, Batu Papan, Aur Cina, Pasir Bongkal, Kerubung Jaya dan sejumlah desa lainya.
Fraksi PKB melalui sidang paripurna yang terhormat di DPRD Inhu, meminta pemerintah daerah segera menganggarkan pengadaan alat berat di setiap Dapil, seperti motor greder, vibro roller, buldozer, bekoloder, exkapator dan dumptruk.
Kedua, Untuk mengejar ketertinggalan informasi di pedesaan, yang belum ada jaringan internet dan bahkan ada desa yang belum ada sinyal handphone, fraksi PKB berharap pemerintah segera mencari solusinya agar anak anak SD, SMP dan SMA serta sampai perguruan tinggi yang belajar dari rumah dengan sistim online tak tau sampai kapan, sebab masih dalam suasana wabah Pandemi Covid-19.
Ketiga, Dinas ketahanan pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, fraksi PKB berharap agar tahun 2021 anggarannya tidak staknan atau berkurang anggarannya harus ditambah karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam Pandemi.
Empat, para orang tua mengadukan nasibnya ke fraksi PKB tentang susahnya biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, karena itu masyarakat berharap beasiswa bagi yang tidak mampu dan beasiswa untuk siswa berprestasi dianggarkan lebih banyak lagi.
Lima, Terakhir fraksi PKB bertanya kepada pemerintah daerah, apakah sudah layak bangunan kantor DPRD Inhu ini bersanding dengan gedung kantor bupati Inhu, mulai dari pagar, jalan dan dalam ruangan ini.
Enam, yang paling terakhir kalinya “Gerbang Pontong” jangan sampai tidak kita tolong dengan APBD Inhu.
Diakhir pandangan umum fraksi PKB yang disampaikan Dodi, secara spontan Dodi menyampaikan kalau rapat paripurna di DPRD Inhu kali ini berbeda dengan sebelumnya. “Tidak ada konsumsi di DPRD untuk undangan, tidak ada bener tulisan rapat paripurna di bagian depan ruangan paripurna,” ujar Dodi. (Man)
