RIAUDETIL, Bintan- Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat menggelar Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018.
Sekitar puluhan ASN Kabupaten Bintan mengikuti kegiatan tersebut di Gedung BKPSDM selama 5 hari dari tanggal 25 Februari hingga 01 Maret 2019 yang dibuka oleh Sekretaris BKPSDM Bintan Sudarmanto.
Ketua LPP Gurindam Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, Irmawati, menuturkan, lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga pendidikan non formal swasta Pertama di Kota Tanjungpinang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta kursus singkat lainnya.
“Kantor kami beralamat di Jalan Gatot Subroto No.83-84 Km 5 Bawah Tanjungpinang. Lembaga kami berdiri pada 12 April 2017 melalui akta pendirian Nomor 21 yang diterbitkan oleh Notaris, selanjutnya LPP Gurindam dalam menjalankan operasionalnya juga telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor : 0177/KPTS/DISDIK/2017 tertanggal 14 September 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,” paparnya, seperti yang dikutip dari lintaskepri.com, Senin (25/2)
Irmawati menuturkan, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu dari program pelatihan yang LPP Gurindam jalankan saat ini.“Dan ini merupakan kali ke-4 yang sudah kami laksanakan sejak lembaga kami berdiri,” ungkapnya.
Saat ini, kata Irmawati, LPP Gurindam telah memperoleh Akreditasi B dari LKPP sebagai Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan ruang lingkup wilayah penyelenggaraan sebanyak 20 provinsi di Indonesia.“Untuk diketahui juga bahwa saat ini LPP Gurindam telah memiliki kantor perwakilan di Provinsi Riau yang berkududukan di Bengkalis. Selain dari pelatihan PBJ, lembaga kami juga saat ini sedang mengembangkan beberapa pelatihan aparatur lainnya seperti Bimtek Keuangan, Kepegawaian, Aset, Perpajakan, Bimtek Anggota DPRD, Bimtek Pengelolaan Dana Desa maupun pengadaan barang dan jasa di desa serta Pelatihan Kompetensi lainnya seperti Publik Speaking, Sertifikasi Selam, IT, Pelatihan Home Industri, dan lain-lain,” terangnya.
Lembaga ini didukung oleh para pengajar dan narasumber yang profesional dibidangnya. LPP Gurindam juga siap memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan daerah di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, serta di Kabupaten Bintan pada khususnya.
Irmawati berharap, kedepan Pemkab Bintan bisa terus kerjasama dengan LPP Gurindam seperti yang dilakukan Pemko Tanjungpinang sebelumnya mengingat pentingnya Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi ASN untuk menjalankan program kegiatan pembangunan. Selain itu juga pelatihan lainnya yang berhubungan dengan Diklat aparatur lainnya seperti Diklat Kepegawaian, Keuangan, Aset, kearsipan, dan lain-lain. “Kami selalu siap untuk terus bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM demi kemajuan daerah khususnya di Kabupaten Bintan,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris BKPSDM Kabupeten Bintan, Sudarmanto, membeberkan kondisi yang terjadi di OPD. Kata dia masih banyak ASN Bintan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah belum memiliki sertifikat kompeten dibidang itu.
Jumlah pejabat fungsional PBJP baru dua orang yang berkompeten. Sementara, tahun 2020 diwajibkan semua bersertifikasi,” katanya.
Dia berharap LPP Gurindam tetap eksis, memfasilitasi dan membantu Pemkab Bintan melahirkan pejabat fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) bersertifikasi.
“Saya dengar, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebelumnya juga mengikuti kegiatan ini dan sekitar 50 persen peserta lulus,” ucapnya.(Ro)
