Bupati Harris Sebut Proposal Rp. 1,9 Triliun ke Pemerintah Pusat Terealisasi Tahun 2020 Secara Bertahap

  • Bagikan
Pelalawan, riaudetil.com – Terkait proposal Pemkab Pelalawan senilai Rp. 1,9 triliun yang dialamatkan ke Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pendjaitan saat kunker ke lokasi kawasan techno park Kabupaten Pelalawan pada pertengahan januari 2019 lalu dan juga tindak lanjut dari kedatangan Pemkab Pelalawan ke Kantor Kemenko Maritim  di gedung BPPT 1 lantai 3  Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat,Selasa (19/3/2019) lalu serta dengan telah dilakukannya kunker spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Pelalawan mendapat titik terang.
Bupati Pelalawan kepada awak media, Rabu (4/9/2019) menyebutkan realisasi proposal pemkab Pelalawan akan mulai terealisasi pada tahun 2020 mendatang secara bertahap melalui APBN dari Kementerian terkait.
” Ya sudah dimasukkan tinggal pembahasannya saja dengan Menko Maritim dan persetujuan dari Presiden RI.Realisasinya tidak langsung multiyears namun secara bertahap melalui kementerian terkait. Soalnya ini berbicara program.Dikhawatirkan program yang Kita gagas sekarang tidak menjadi program dimasa yang akan datang, ” paparnya.
Bupati menyebutkan  proposal yang diajukan Pemkab Pelalawan senilai Rp. 1,9 triliun sepenuhnya untuk pembangunan di Kabupaten Pelalawan pelabuhan sokoi,jalan lintas bono, jalan alternatif lintas timur,lab terpadu teknopolitan,Sekolah Tinggi Teknologi Kelapa Sawit Indonesia (STTKSI) dan  pembangunan jembatan di Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan,paparnya.
Ditambahkan Bupati, Pemkab Pelalawan mempunyai 4 prioritas pembangunan kedepan yakni pengembangan kawasan teckno part Pelalawan, pembangunan kawasan wisata Bono, pengembangan pertanian padi di Kuala Kampar dan pembangunan pelabuhan di Sokoi.
” Kita berharap pembangunan di Pelalawan terintegrasi satu sama lainnya. Ini yang terus Kita sampaikan untuk menyakinkan Pemerintah Pusat. Kawasan techno park merupakan program nawacita Presiden RI dan Pemerintah Republik Indonesia.Tentunya dalam pengembangan kawasan dan wilayah yang terintegrasi perlunya pembangunan disegala sektor di kawasan industri dan pendidikan yang sangat potensial,” tukasnya. (ZoelGomes)
  • Bagikan