Pelalawan, riaudetil.com – Semakin dekatnya pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) , H. Abdullah,S.Pd anggota DPRD Pelalawan dari PKS menyarankan Pemkab Pelalawan melalui Dinas Pendidikan untuk membuka posko atau kanal pelaporan dan pengaduan selama PPDB berlangsung.
” Kita sarankan Pemkab Pelalawan melalui Dinas Pendidikan agar membuka posko atau kanal pengaduan dan pelaporan saat PPDB berlangsung. Hal ini saluran informasi warga jika nantinya didapat anak yang tak tertampung oleh sekolah.Sehingga nantinya terdata dan cepat dicarikan solusi dan juga merupakan pusat informasi warga dan bisa langsung diketahui oleh media.Jadi warga tak bingung harus mengadu kemana,” paparnya kepada riaudetil.com,Jum’at (28/6/2019).
Menurut H. Abdullah yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan ini,meski ketentuan PPDB tahun 2019 sistem zonasi 80 persen, prestasi 15 persen dan pindahan 5 persen serta aturan zonasi yang sangat jelas dalam Perbup nomor 49 tahun 2019 yang merupakan terjemahan dari Permendikbud nomor 51 tahun 2018,namun segala bentuk masalah yang akan timbul hendaknya diantisipasi.
” Kalau asumsi dari Pemkab Pelalawan dengan diberlakukannya sistem zonasi akan menampung seluruh peserta didik namun PPDB kan belum terlaksana.Semua masih asumsi jadi harus ada posko pengaduan sebagai pusat informasi PPDB,” ujarnya.
H.Abdullah berharap pelaksanan PPDB di Pelalawan terkhusus di ibukota Pangkalan Kerinci tidak menemui kendala yang berarti.
” Memang permasalahan PPDB kerap muncul di ibukota Pangkalan Kerinci.Pro kontra terhadap terhadap PPDB 2019 yang memberi porsi hingga 80 persen sistem zonasi ,suka atau tidak suka harus dijalankan. Kita tidak mau ada satupun anak di Pelalawan ini jadi korban tidak bisa sekolah gara – gara tak tertampung sekolah. Makanya Kita ingatkan terus Disdik Pelalawan untuk membuka posko pengaduan, ” tegasnya. (ZoelGomes)
