RIAUDETIL.COM, RENGAT – Keberadaan PT. Palm Lestari Makmur (PLM) di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dinilai sudah banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat dan bagi daerah Kabupaten Inhu.
Selain itu juga, perusahaan ini juga tidak memiliki legalitas yang jelas, terutama Izin Pelepasan Kawasan Hutan, kata Umar Gaho Ketua DPP LIMPAN (Lembaga Informasi Masyarakat Penyelamat Aset Negara) Senin (1/2/2021) di Pematang Reba.
“Selaku pihak yang mendapat kuasa dari masyarakat untuk mengurus lahan yang dikuasai oleh PT. PLM saya akan kawal permasalahan ini sampai ke titik akhir,” ujar Umar Gaho.
Dijelaskan Umar, sesuai UU No 39 tahun 2013 tentang Perkebunan Pasal 13 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib memfasilitasi 20 persen untuk masyakarat dari jumlah luas areal yang dikuasai perusahaan.
“Itu artinya dari 2000 hektare lahan yang dikuasai oleh PT. PLM, 400 hektare adalah hak masyarakat sekitarnya,” sambung Umar.
Selain itu, dengan tidak dikeluarkannya izin pelepasan kawasan hutan oleh kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maka seluruh aktifitas yang ada di kawasan tersebut harus dihentikan, dan pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap perusahaan ini, dengan menghentikan seluruh aktifitas yang ada di PT. PLM.
Sementara saat ini pihaknya bersama dengan masyarakat sekitar masih melihat adanya aktifitas di lahan perkebunan milik PT. PLM ini, sementara pihak management nya sudah tidak jelas keberadaannya.
“Siapa dalang yang berada di belakang aktifitas perusahaan ini, kita minta kepada pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas hal tersebut,” pinta Umar.
Dirinya tidak ingin adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan terkait permasalahan PT. PLM ini yang pada akhirnya merugikan masyarakat serta daerah, tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Perterbakan (Distankan) Inhu Paino SP selaku yang membidangi perkebunan belum berhasil dikonfirmasi terkait permasalahan PT. PLM. (man)
